TERKINIKU.COM Abdul Halim, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, mengajukan saran agar kerja sama perikanan antara pemerintah Indonesia dan Vietnam terkait budi daya lobster dikaji ulang.
Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya tidak strategis, tetapi juga merugikan Indonesia karena berpotensi mengurangi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Merugikan, terlebih untuk lobster yang telah dibesarkan dan diternak di dalam negeri,” bebernya.
Halim juga menyoroti perlunya upaya pemulihan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia, khususnya terkait eksploitasi lobster yang berlebihan.
Hal ini sejalan dengan hasil kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komjiskan).
Dia berharap bahwa hasil kajian tersebut akan menjadi pertimbangan penting bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengambil kebijakan yang mendukung semangat keberlanjutan sumber daya perikanan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, telah menyetujui kerja sama di bidang perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Le Minh Hoan.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk menciptakan peluang investasi di Indonesia terkait budi daya lobster.
Trenggono menjelaskan bahwa Vietnam akan mengirim beberapa perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Ini diharapkan akan membawa transfer teknologi dan peningkatan dalam hal etos kerja, di samping manfaat ekonomi yang diharapkan,” tutupnya.
