TERKINIKU.COM Saat ini, pembongkaran Pasar Pagi Samarinda terus dilakukan, tanpa mengganggu 48 sertifikat hak milik (SHM) atas tanah yang terkait dan pedagang juga telah dipindahkan ke lokasi baru dan beroperasi dengan baik.
Abdul Khairin, anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, dalam hal ini angkat suara dan menekankan pentingnya menjaga kedamaian, sekaligus mencari solusi tengah yang mendukung program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Ini bukanlah waktu untuk memperdebatkan apakah Pasar Pagi pantas atau tidak,” tegas Abdul Khairin.
Menurut Abdul, seluruh pihak perlu menitikberatkan fokus kepada upaya yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Meningat tidak ada persetujuan dari pemilik 48 SHM terkait dengan pembongkaran pasar.
Upaya-upaya itu lantas harus sesuai dengan konsep awal perbaikan Pasar Pagi. Dimana seperti diketahui, belum ada pembicaraan yang berpotensi menuju proses hukum terkait masalah ini.
Khairin menyarankan agar Pemkot dan pemilik 48 SHM melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Ia juga menyarankan agar dialog yang konstruktif dilakukan, daripada membangun opini lewat media yang dapat memperkeruh situasi.
DPRD Kota Samarinda, siap bertindak sebagai mediator antara Pemerintah Kota dan pemilik 48 SHM untuk menemukan titik terbaik bersama.
“Disarankan pemilik SHM berkonsultasi dengan ahli hukum agraria untuk menentukan apakah rekonstruksi Pasar Pagi termasuk dalam kategori kepentingan negara,” tuturnya.
Keseluruhan polemik yang terjadi di Pasar Pagi ini menunjukkan kompleksitas isu urban dan kebutuhan akan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Khairin berharap agar semua pihak dapat mencapai titik terang dalam menyelesaikan semua persoalan ini. (Ehd)
