TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Joni Sinatra Ginting, anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, dengan tegas menyoroti permasalahan serius terkait ketersediaan air bersih yang sedang dihadapi oleh masyarakat kota Samarinda.
Dalam hal ini, Ginting mengingatkan tentang pentingnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan hak masyarakat atas penggunaan sumber daya alam, termasuk air, untuk kemakmuran bersama.
Samarinda, sebagai kota besar yang potensial, dipandangnya masih seringkali menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi sebagian besar penduduknya.
“Beberapa wilayah seperti jalan M. Yamin masih belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, sementara di RT 11 sudah tersedia, namun RT 9 dan 10 masih mengandalkan air dari sumur,” tuturnya, belum lama ini.
Ginting mengekspresikan kekecewaannya terhadap situasi ini, terutama mengingat peran penting Samarinda sebagai kota yang diharapkan dapat mendukung perkembangan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Ia mengajukan perbandingan dengan kota-kota lain seperti Depok, Tangerang, dan Bogor yang mampu menyediakan pasokan air yang memadai, meskipun memiliki tantangan geografis yang serupa dengan Samarinda.
Di samping itu, Ginting juga menyoroti bahwa kontribusi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda terhadap masyarakat belum pernah dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pemerintah kota, meskipun telah diajukan sejak tahun anggaran 2019.
“Jika PDAM memang telah memberikan kontribusi yang signifikan, pemerintah kota harus dapat memberikan bukti yang konkret kepada kami sebagai wakil rakyat,” tutupnya.
Ginting mengakhiri pernyataannya dengan mendesak pemerintah kota untuk kembali mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak harus dijamin dengan baik. (Ehd)
