TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda mengadakan sosialisasi penyusunan visi, misi, dan program bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2024.
Acara ini dilangsungkan di Hotel Midtown Samarinda, Sabtu (27/7/24), dengan tujuan memastikan bahwa visi dan misi para calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda.
Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda, menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam proses penyusunan visi dan misi bakal calon, baik dari partai politik maupun calon perseorangan.
“Visi dan misi yang diajukan harus mengacu pada pembangunan daerah,” tegasnya.
Firman menginformasikan bahwa KPU telah mengundang berbagai bakal pasangan calon, termasuk pasangan Andi Harun dan Syaparuddin yang telah memenuhi syarat dukungan dengan 51.868 suara.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari partai politik dalam menginformasikan dan memastikan kehadiran bakal calon mereka dalam kegiatan sosialisasi ini.
“Penting bagi partai politik untuk memastikan calon mereka memahami prosedur ini,” ujar Firman.
Firman mengingatkan bahwa visi dan misi merupakan syarat penting dalam pencalonan. Ia juga menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran kunci dalam memberikan informasi yang diperlukan agar visi dan misi tersebut selaras dengan rencana pembangunan daerah.
“Jika bakal calon tidak memenuhi kewajiban seperti melaporkan harta kekayaan, hal ini bisa membatalkan pencalonan mereka,” ujarnya.
Firman menggarisbawahi bahwa sosialisasi ini penting untuk menghindari ketidakpahaman yang dapat menimbulkan protes dari bakal calon. Media juga diharapkan berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait tahapan pencalonan.
“Kami berharap semua tahapan dapat berjalan lancar dan tidak ada informasi yang terlewatkan,” pungkasnya.
KPU Kota Samarinda berharap semua bakal calon memahami persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, sehingga proses pemilihan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. (Ehd)
