TERKINIKU.COM, Samarinda – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyoroti peningkatan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2024.
Peningkatan ini dinilai mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim dan komitmen mereka untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang lebih efektif.
APBD Kaltim yang semula ditetapkan sebesar Rp 20 triliun kini melonjak menjadi Rp 22,19 triliun. Menurut Sri Wahyuni, lonjakan ini terutama didorong oleh peningkatan dalam pendapatan daerah, yang naik dari Rp 20 triliun menjadi Rp 21,22 triliun.
Kenaikan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dari Rp 9,8 triliun menjadi Rp 9,98 triliun, serta peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bertambah Rp 1,49 triliun, mencapai Rp 11,03 triliun.
“Tidak semua sektor mengalami peningkatan. Pendapatan lain-lain yang sah justru mengalami penurunan tajam dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 202,04 miliar, berkurang Rp 447 miliar,” jelasnya, dalam Rapur DPRD Kaltim Ke-22, Selasa (6/8/24).
Meski demikian, Sri Wahyuni menekankan bahwa peningkatan di sektor-sektor lainnya cukup signifikan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Dari sisi belanja daerah, total anggaran yang sebelumnya sebesar Rp 20,67 triliun kini bertambah menjadi Rp 22,19 triliun. Anggaran ini terutama dialokasikan untuk belanja operasi yang meningkat dari Rp 9,27 triliun menjadi Rp 10,06 triliun, termasuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang penting untuk kelancaran operasional pemerintahan.
Sri Wahyuni juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan belanja modal, yang kini mencapai Rp 5,27 triliun dari sebelumnya Rp 4,46 triliun. Dana ini diarahkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan konektivitas antar daerah di Kaltim.
“Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026,” ujarnya.
Meskipun ada peningkatan di berbagai sektor, Sri Wahyuni juga mengingatkan adanya penurunan di beberapa pos, seperti belanja tidak terduga yang turun dari Rp 343,26 miliar menjadi Rp 63,91 miliar.
“Hal ini diimbangi dengan peningkatan pada belanja transfer kepada kabupaten/kota yang naik Rp 200 miliar, mencapai Rp 6,79 triliun,” tutupnya.
Dengan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ekonomi Kaltim dan mendukung berbagai upaya pembangunan, sekaligus memastikan bahwa kabupaten dan kota di Kaltim memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan program-program pembangunan secara efektif. (Ehd)
