TERKINIKU.COM, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim, Irhamsyah, terus berupaya menekan angka kemiskinan yang saat ini berada di angka 6,11 persen.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meluncurkan Program Rumah Layak Huni (RLH), sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup warga kurang mampu di Kaltim.
Yang membedakan program ini dari upaya sebelumnya adalah pendanaannya yang sepenuhnya berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Timur, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendekatan ini memungkinkan Pemprov Kaltim untuk menggalang dana secara lebih luas dan efektif, sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
“Kami memfokuskan upaya kami pada kolaborasi dengan sektor swasta. CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah ini dikoordinir oleh badan pengelola yang khusus dibentuk untuk tujuan ini,” ujar Irhamsyah, dalam jumpa pers di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Jumat (23/8/24).
Tidak hanya soal penyediaan rumah layak huni, program ini juga mencakup edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur mereka guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Irhamsyah menekankan bahwa rumah yang tidak layak huni seringkali menjadi akar permasalahan kemiskinan, terutama karena kondisi buruknya sanitasi dan kurangnya akses air bersih.
“Kami melihat bahwa kemiskinan sering kali bermula dari kondisi rumah yang tidak layak, itulah sebabnya kami menggandeng pihak swasta untuk memperbaiki kondisi ini,” jelasnya.
Hingga tahun 2024, program RLH telah berhasil membangun 321 unit rumah layak huni di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Rumah yang ditawarkan dalam program ini memiliki dua pilihan tipe: tipe 36 dengan konstruksi beton dan tipe 45 dengan konstruksi kayu.
Program RLH juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
“Dengan memiliki rumah yang layak, warga diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga angka kemiskinan di Kalimantan Timur dapat ditekan secara signifikan,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat, membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. (Ehd)
