Terkiniku.com, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menegaskan bahwa kemajuan dan kelancaran roda pemerintahan di daerah tak akan mungkin tercapai tanpa sinergi yang kuat antara dua elemen penting, Pemerintah Provinsi dan DPRD.
Dalam pandangannya, DPRD bukan sekadar mitra kerja, melainkan penopang utama dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.
“Tanpa dukungan dari sisi budgeting, Pemprov tidak bisa bekerja maksimal. Jika anggaran bermasalah, maka kerja-kerja pelayanan pun akan terganggu dan terseok,” ujar Rudy Masud.
Ia menekankan bahwa penguatan fungsi anggaran dan regulasi daerah adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh Pemprov. Bukan hanya untuk memastikan program-program berjalan, tetapi juga agar pertumbuhan fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat signifikan.
“Kalau Pemprov melahirkan Pergub, maka DPRD adalah lembaga yang melahirkan Perda. Di sinilah letak pentingnya kesamaan langkah dan irama antara eksekutif dan legislatif,” lanjutnya.
Lebih jauh, Rudy Masud melihat relasi antara eksekutif dan legislatif bukan semata soal formalitas atau administratif. Ia menginginkan kemitraan yang aktif, profesional, produktif—yang dalam praktiknya bisa saling mengingatkan dan saling menjaga.
“Ini semua semata-mata karena kita ingin saling mengamankan dan menyelamatkan. Baik institusi maupun personal yang ada di dalamnya,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga orientasi kerja pada akar persoalan rakyat. Menurutnya, sebesar apa pun APBD dan secanggih apa pun program, tidak akan berarti bila tak menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang paling kita harapkan tentu adalah bagaimana kerja-kerja bersama ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat secara langsung dan nyata,” tutup Rudy Masud.
Rudy Masud menunjukkan arah kepemimpinan yang ingin meletakkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Harapannya, hubungan eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur akan terus berjalan harmonis dan menjadi model kemitraan politik yang membangun. (Ehd)
