Terkiniku.com, Samarinda – Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengungkap sejumlah kendala utama yang membuat proses pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Kalimantan Timur belum berjalan optimal.
Salah satunya terkait belum adanya kesepakatan dari kepala daerah induk, serta pertimbangan kelayakan ekonomi dan infrastruktur di wilayah calon DOB. Hal ini disampaikan Sofyan saat berdialog bersama sejumlah wartawan yang digelar di Samarinda, Selasa (05/08/2025).-
“Biar satu kabupaten mendukung semua tanda tangan, kalau tidak ada tanda tangannya walikota atau bupati, tidak ada tanda tangan ketua DPRD itu tidak akan jadi DOB,” jelas Sofyan.
Ia mencontohkan wilayah seperti Berau Pesisir Selatan dan Pasir Selatan yang berpotensi memenuhi syarat, namun tetap harus dikonfirmasi langsung kepada kepala daerah masing-masing sebelum diusulkan lebih lanjut.
Menurut Sofyan, ada banyak aspek yang menjadi indikator kelayakan sebuah daerah untuk dimekarkan. Selain jumlah penduduk, pemerintah juga menilai potensi ekonomi dan infrastruktur dasar, seperti keberadaan bank, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga.
“Kalau potensinya tinggi, pasti bank ada di situ. Kemudian jumlah penduduknya berapa, jumlah tempat ibadahnya berapa, jumlah lapangan olahraganya berapa, itu semua menjadi pusat kajian. Karena kalau daerah itu berkembang, pasti semua itu sudah berkembang,” ujarnya.
Sofyan juga mengakui bahwa dalam banyak kasus, kabupaten/kota induk enggan melepas wilayahnya karena menjadi sumber pendapatan. Hal ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam perjuangan DOB.
“Pemekaran ini kan tidak mungkin dilepas oleh induknya kalau dia sumber hidupnya dari situ,” terangnya.
Sofyan menyatkan selama masih menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI, ia akan terus memperjuangkan aspirasi DOB dari Kaltim. Namun ia mengingatkan bahwa setiap usulan harus disertai data dan dukungan yang kuat dari daerah masing-masing.
“Selama saya masih di Komite I, insyaallah akan saya perjuangkan. Tapi tentu dengan data yang valid dan dukungan resmi kepala daerah,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa selama menjabat, Komite I telah berupaya menyelesaikan sejumlah persoalan lain di Kaltim, termasuk soal sengketa lahan masyarakat dengan BUMN di Marangkayu dan persoalan batas wilayah antara Bontang dan Kutai Timur.
“Saya lama di situ, karena damping saya di situ, dan saya tidak pernah ada kebun di situ. Tanah ini yang barangkali harus diselesaikan,” jelasnya.
Sofyan menegaskan bahwa dirinya tetap berjuang tanpa pamrih dalam mendukung pemekaran DOB. Ia bahkan pernah menolak tawaran menjadi Ketua Forum Komunikasi Nasional DOB agar tidak menimbulkan kesan memiliki kepentingan pribadi.
“Kalau saya jadi ketua dan saya memperjuangkan DOB ini, orang mengatakan saya punya pamrih. Justru saya tidak jadi pengurus, itu saya lebih leluasa. Tidak ada pamrih yang terlihat,” tuturnya. (sn)
