Terkiniku.com, Kutai Timur – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendesak perusahaan pertambangan, khususnya PT. Indominco Mandiri, untuk menyusun peta jalan (roadmap) rekrutmen yang lebih terukur dan berpihak pada pemberdayaan tenaga kerja lokal. Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasional tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat aktif dalam roda ekonomi perusahaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban. Perusahaan dituntut melakukan upaya proaktif melalui perencanaan rekrutmen yang matang. Jika terdapat kesenjangan keterampilan (skill gap) antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM lokal, maka intervensi perusahaan melalui program pelatihan vokasi menjadi sebuah keharusan.
“Masyarakat sekitar harus dibina. Perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan operasional mereka. Dengan demikian, tercipta hubungan simbiosis mutualisme; masyarakat mendapatkan peningkatan kompetensi dan pekerjaan, sementara perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai dan loyal,” ujar Darlis dalam tinjauannya di Kutai Timur, Jumat (27/11/2025).
Selain aspek rekrutmen, DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya upaya preventif dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial. Darlis mendorong penguatan mekanisme bipartit dalam setiap penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Upaya musyawarah mufakat harus menjadi benteng pertama dalam menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut yang dapat mengganggu iklim investasi maupun produktivitas kerja.
Hingga saat ini, Komisi IV mengapresiasi manajemen PT. Indominco Mandiri karena nihilnya aduan sengketa ketenagakerjaan yang masuk ke meja legislatif, sebuah indikator positif dibanding aduan terkait lingkungan yang masih ditemukan. Namun, Darlis mengingatkan agar kondisi kondusif ini dipertahankan dengan peningkatan sistem pengawasan internal.
Sebagai langkah strategis ke depan, Darlis mendorong transformasi pengawasan dari manual ke digital. Ia menekankan perlunya pengembangan basis data ketenagakerjaan yang terintegrasi secara digital.
“Digitalisasi data ketenagakerjaan adalah upaya mutlak untuk masa depan. Hal ini akan memudahkan pemantauan, validasi data tenaga kerja lokal, serta pengawasan kepatuhan perusahaan secara real-time dan transparan,” pungkasnya.
Langkah-langkah taktis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, transparan, dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Timur.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
