Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kini memasuki fase krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Fokus utama saat ini diarahkan pada upaya penajaman postur anggaran guna memastikan setiap alokasi dana publik dapat menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif.
Upaya penyelarasan ini terlihat dalam proses tanggapan Pemerintah Provinsi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Langkah ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban eksekutif untuk mengklarifikasi arah kebijakan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang mewakili Gubernur, memaparkan jawaban komprehensif atas berbagai catatan strategis yang sebelumnya dilontarkan oleh legislatif, mulai dari isu infrastruktur, pendidikan, hingga tata kelola ekonomi.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa tahapan ini merupakan jembatan penting sebelum memasuki pembahasan teknis yang lebih rinci. Pihaknya menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar Nota Penjelasan Keuangan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar merefleksikan kebutuhan riil masyarakat Kaltim di tahun mendatang.
Sebagai tindak lanjut konkret dari penyampaian jawaban pemerintah ini, DPRD Kaltim menginstruksikan Badan Anggaran (Banggar) untuk segera melakukan kerja maraton bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ekti menggarisbawahi bahwa pembahasan lanjutan ini wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, cermat, dan mendalam.
Dalam mekanismenya, Banggar dan TAPD akan menelaah kembali setiap pos anggaran yang diusulkan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran serta memastikan efisiensi belanja daerah.
Proses “uji kelayakan” anggaran ini menjadi benteng terakhir untuk menjamin bahwa APBD 2026 yang nantinya disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) benar-benar berkualitas dan akuntabel.
Dengan telah disampaikannya jawaban pemerintah pada akhir pekan lalu, kedua lembaga kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pembahasan. Komitmen kuat dari DPRD dan Pemprov Kaltim ini diharapkan dapat menghasilkan struktur APBD yang responsif terhadap dinamika daerah, sekaligus mampu mengakselerasi kesejahteraan warga Kalimantan Timur secara merata.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
