Terkiniku.com, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Budianto Bulang, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat pedalaman Kutai Timur agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Hal ini menjadi poin utama dalam dialog strategis bersama perwakilan pemerintah dan tokoh masyarakat Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bengkal, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/12/2025).
Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan sebuah upaya jemput bola dari masyarakat desa untuk memastikan suara mereka didengar langsung di Karang Paci. Budianto menyambut langkah proaktif aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat Desa Ngayau yang datang membawa sejumlah catatan krusial terkait kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa.
Menurut Budianto, kehadiran para penggerak desa ini merupakan momentum penting untuk memangkas jarak birokrasi antara warga di pelosok dengan wakil mereka di tingkat provinsi. Ia menekankan bahwa fungsi kedewanan tidak hanya berjalan saat reses, namun harus terbuka setiap saat ketika masyarakat membutuhkan saluran advokasi kebijakan.
“Kami tidak ingin pertemuan ini berakhir hanya sebagai silaturahmi formal. Substansinya adalah bagaimana kami di DPRD bisa memetakan masalah riil di Desa Ngayau dan membawanya ke dalam rapat-rapat komisi maupun badan anggaran. Upaya masyarakat datang jauh-jauh dari Muara Bengkal harus dibayar dengan kerja keras kami memperjuangkan aspirasi tersebut,” tegas Budianto.
Dalam diskusi tersebut, Budianto fokus menggali potensi masalah yang menghambat kemajuan desa, mulai dari aksesibilitas, layanan dasar, hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi napas ekonomi warga setempat. Sinergi antara pemerintah desa dan legislator provinsi dinilai mutlak diperlukan agar alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi maupun pokok pikiran (Pokir) dewan dapat tepat sasaran.
Politisi ini memastikan bahwa setiap poin aspirasi yang disampaikan akan diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas. Ia berjanji akan mengawal usulan-usulan tersebut agar tidak hilang dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bagi Budianto, kedekatan dengan konstituen bukan diukur dari seringnya pertemuan seremonial, melainkan dari seberapa besar dampak kebijakan yang berhasil dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Langkah aparat Desa Ngayau ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain untuk tidak ragu membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan para wakil rakyat, demi percepatan pemerataan pembangunan di Benua Etam.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
