Terkiniku.com, Samarinda– Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah gencar memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja perangkat daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Fokus utama diarahkan pada peningkatan efektivitas penggunaan anggaran serta pembenahan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah provinsi agar program kerja tidak sekadar berjalan, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami menilai langkah ini sebagai bentuk konkret pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Poinnya bukan hanya menyetujui anggaran, tetapi mengevaluasi hambatan teknis, kebutuhan SDM yang riil, serta memastikan transisi kelembagaan berjalan tertata,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.
Legislator yang akrab disapa Saleh ini menjelaskan bahwa evaluasi mendalam dilakukan bersama mitra kerja strategis, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Biro Organisasi. Komisi I memandang bahwa tantangan birokrasi saat ini memerlukan perencanaan yang jauh lebih realistis.
Seringkali, program kerja terkendala bukan karena kurangnya dana, melainkan karena perencanaan yang tidak matang dan distribusi beban kerja pegawai yang belum proporsional.
Dalam upaya mendorong transparansi, Salehuddin menyoroti peran vital fungsi pengawasan internal pemerintah. Ia mendorong adanya peningkatan kualitas personel yang bertugas melakukan audit internal agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
“Salah satu prioritas kami adalah penguatan kapasitas auditor di Inspektorat. Ini adalah bagian dari upaya mendorong tata kelola yang bersih. Auditor yang kompeten dan independen sangat dibutuhkan untuk mengawal akuntabilitas penggunaan uang rakyat,” tegas Salehuddin.
Lebih lanjut, upaya koordinasi antara legislatif dan eksekutif ini juga menyasar pada perbaikan sistem pelayanan publik. Komisi I mendesak agar seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja lama yang birokratis dan beralih ke pendekatan yang lebih responsif. Sinergi yang dibangun melalui forum-forum kerja diharapkan mampu mengurai benang kusut masalah administrasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan di Kaltim.
Menutup keterangannya, Salehuddin menekankan bahwa hasil dari pengawasan ini harus bermuara pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Dengan sinergi yang kuat, kami berharap seluruh OPD dapat menjalankan program kerja secara maksimal dan efisien. Target akhirnya adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan daerah yang benar-benar responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga Kaltim saat ini,” pungkas Salehuddin.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
