Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmennya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.
Fokus utama penataan prioritas pembangunan kini diarahkan secara eksplisit ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), daerah yang selama ini dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Kaltim.
Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya harapan masyarakat agar alokasi anggaran infrastruktur, khususnya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik vital lainnya, dapat lebih terfokus pada wilayah yang sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.
Isu ketertinggalan infrastruktur di Kubar dan Mahulu memang telah lama menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kerusakan akses jalan yang menghambat mobilitas, keterbatasan fasilitas dasar, hingga tantangan geografis yang sulit menjadi alasan kuat bagi DPRD untuk menggeser fokus alokasi dana secara signifikan.
Meskipun Kaltim secara keseluruhan mengalami pertumbuhan, disparitas antar wilayah menjadi perhatian kritis yang harus segera diatasi demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
DPRD Kaltim bertekad memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat di pedalaman, seperti akses transportasi yang layak, dapat terpenuhi melalui intervensi anggaran yang lebih terarah dan masif.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa lembaganya memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kawasan yang berada dalam kewenangan provinsi namun belum menerima pembangunan yang maksimal di tahun-tahun sebelumnya. Fokus ini bukan sekadar janji politik, melainkan strategi konkret untuk mengejar ketertinggalan.
“Yang memang masih kita coba fokuskan, prioritaskan itu Kubar dan Mahulu,” tegas Salehuddin.
Salehuddin menambahkan bahwa DPRD menyadari sebagian besar kerusakan infrastruktur di Kaltim juga melibatkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.
“Di mana kewenangan kita, tapi memang tidak maksimal tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah upaya kami untuk memastikan bahwa anggaran yang dimiliki daerah benar-benar berpihak pada wilayah yang selama ini belum merasakan dampak pembangunan secara optimal. Kita tidak bisa membiarkan disparitas ini terus berlanjut.” imbuhnya.
Oleh karena itu, koordinasi yang intensif dan sinergis menjadi kunci utama agar pembangunan di wilayah prioritas yang menjadi tanggung jawab provinsi dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Pembagian peran dan tanggung jawab ini diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan yang terpadu di seluruh sektor.
“Selebihnya kewenangan berbagi, termasuk kabupaten/kota dan nasional. Tapi prioritas yang menjadi kewenangan kita, Insyaallah mana yang prioritas itu yang kita utamakan,” lanjutnya.
Dirinya memberikan penekanan bahwa komitmen untuk mengutamakan wilayah yang paling membutuhkan adalah prinsip yang tak bisa ditawar.
Dalam konteks keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, pengawasan terhadap proses pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi sangat krusial.
Salehuddin menekankan bahwa meskipun anggaran terbatas, DPRD akan terus memantau setiap tahapan pembangunan untuk memastikan hasilnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Pendekatan ini bertujuan ganda, yaitu memastikan anggaran terserap secara efektif dan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kita sesuaikan dengan anggaran, tapi fokus kita tetap pada titik yang benar-benar membutuhkan,” ujar Salehuddin.
DPRD Kaltim berharap dengan penataan prioritas yang lebih tajam ini, ketimpangan infrastruktur di pedalaman dapat segera diminimalisir, sehingga Kubar dan Mahulu dapat sejajar dalam menikmati hasil pembangunan bersama daerah-daerah maju lainnya di Kalimantan Timur.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
