Terkiniku.com, Samarinda – Kebingungan dan tanda tanya yang sempat menyelimuti kalangan mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait bantuan biaya kuliah melalui program strategis daerah, Gratispol, kini resmi berakhir.
DPRD Kaltim telah memastikan bahwa seluruh informasi dan regulasi program tersebut sudah jelas dan dapat diakses publik.
Lembaga legislatif ini mendesak agar sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kepastian program ini diperluas secara massif demi menjamin hak seluruh mahasiswa penerima manfaat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, turun tangan untuk mengklarifikasi situasi ini. Ia menjamin bahwa seluruh petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan program Gratispol sudah tersedia secara lengkap dan dapat diakses dengan mudah melalui platform daring resmi.
Ketersediaan dokumen ini diharapkan dapat menghilangkan spekulasi dan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat akademik.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi tanda tanya. Dokumen petunjuk teknis, yang memuat secara rinci mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa hingga alur pendaftaran bantuan biaya kuliah, sudah kami pastikan tersedia dan online,” kata Andi Satya.
Dirinya juga menekankan bahwa transparansi informasi adalah kunci keberhasilan program bantuan pendidikan.
Menurutnya, regulasi resmi program Gratispol sudah dipublikasikan melalui kanal-kanal resmi pemerintah daerah.
Ia mendesak agar dokumen-dokumen tersebut segera dijadikan rujukan utama dan pedoman yang sah, baik oleh para calon penerima bantuan di tingkat mahasiswa maupun oleh pihak manajemen perguruan tinggi yang bertindak sebagai verifikator dan mitra penyaluran dana.
“Aturannya sudah bisa diunduh. Semua ketentuan, termasuk batas waktu pengajuan dan kriteria kelulusan, termaktub secara jelas di sana. Mahasiswa dan pihak kampus harus aktif memanfaatkannya,” ujarnya.
Andi Satya menekankan bahwa program Gratispol merupakan investasi jangka panjang Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Oleh karena itu, integritas dan kelancaran proses penyaluran dana tidak boleh terganggu hanya karena minimnya sosialisasi dan kebingungan teknis.
“Kami di DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar proses pendaftaran dan verifikasi berjalan cepat, adil, dan tepat sasaran sesuai juknis yang telah ditetapkan,” tegas Andi Satya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran yang sempat muncul di berbagai kampus di Kaltim. Dengan adanya kejelasan juknis yang dapat diakses secara daring, mahasiswa didorong untuk segera mempelajari persyaratan, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kejelasan ini juga menjadi penekanan bagi pihak kampus agar segera menyelaraskan sistem internal mereka dengan regulasi Gratispol, memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat karena masalah administrasi di tingkat perguruan tinggi.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus memantau implementasi program ini hingga dana bantuan disalurkan sepenuhnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
