Terkiniku.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyoroti mengenai tantangan pembangunan daerah yang nyata dan mendesak.
Yenni menegaskan bahwa penilaian terhadap keberhasilan Kaltim tidak boleh hanya didasarkan pada grafik dan angka pertumbuhan ekonomi makro semata, melainkan harus dilihat dari tercapainya pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah.
Menurutnya, pemerataan pembangunan adalah pekerjaan rumah kolosal yang hingga kini belum terselesaikan, menyisakan ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Yenni menyoroti secara tajam bahwa masih banyak kecamatan yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltim yang berada dalam kondisi tertinggal.
“Ketertinggalan ini mencakup hampir seluruh aspek vital, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, aksesibilitas pendidikan berkualitas, serta ketersediaan layanan publik yang memadai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Yenni, konsentrasi pembangunan yang cenderung hanya berfokus pada pusat-pusat kota besar telah memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
“Saya ingin memastikan anggaran kita menyentuh wilayah yang jarang tersorot. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota besar. Kita tidak bisa berpuas diri dengan angka makro jika rakyat di perbatasan masih kesulitan akses dasar,” tegas Yenni.
Maka itu, dirinya menyerukan perubahan fundamental dalam alokasi anggaran daerah.
Ia secara spesifik memaparkan kebutuhan mendesak yang diserap dari aspirasi masyarakat di wilayah terpencil.
Kebutuhan tersebut bukan lagi mengenai proyek mercusuar, melainkan kebutuhan mendasar yang secara langsung memengaruhi mata pencaharian dan kualitas hidup sehari-hari.
“Seperti perbaikan jembatan gantung yang merupakan akses vital bagi petani untuk mendistribusikan hasil kebun mereka, hingga peningkatan kualitas jalan menuju area perkebunan dan sekolah yang kondisinya sering kali memprihatinkan,” ucap Yenni.
Yenni menegaskan bahwa permasalahan infrastruktur di pedalaman bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan masalah keadilan sosial.
“Jika jalan menuju kebun rusak, hasil panen petani turun, dan itu langsung memengaruhi ekonomi keluarga. Jika akses ke sekolah sulit, kualitas pendidikan anak terancam. Ini adalah lingkaran kemiskinan yang harus kita putus melalui investasi infrastruktur yang merata,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim ini juga mengungkap bahwa seluruh aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastruktur ini telah diakomodasi dan masuk dalam agenda pembahasan anggaran daerah untuk tahun depan.
“Rencana strategis yang akan didorong mencakup rehabilitasi total akses-akses penting bagi petani serta perluasan dan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah yang membutuhkan,” pungkas Yenni.
Dirinya berharap, dengan alokasi yang lebih fokus dan merata, kesenjangan infrastruktur yang saat ini akut dapat secara bertahap teratasi.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
