Terkiniku.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyoroti bahwa prioritas utama kebijakan daerah saat ini harus tertuju pada penguatan fondasi ekonomi rakyat, yang ditandai dengan stabilnya harga dan terjaganya daya beli masyarakat.
Dirinya secara tegas menekankan perlunya sinergi yang efisien dan responsif antara DPRD, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) untuk mengatasi gejolak harga yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi rumah tangga.
Yenni menilai bahwa pemantauan harga secara berkala adalah langkah awal yang baik, namun harus dibarengi dengan tindakan real time dan intervensi cepat dari pemerintah.
“Langkah responsif ini sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak serius dari kenaikan harga terhadap masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Lebih dari itu, Yenni mendesak agar fokus pembangunan ekonomi Kaltim dialihkan. Sektor pertanian, perkebunan, dan seluruh unit ekonomi lokal harus diangkat dari status pelengkap menjadi pilar utama strategi pemerataan kesejahteraan daerah. Ia mengkritisi minimnya kebijakan yang benar-benar memberikan dukungan substansial.
“Kami menekankan pentingnya memberikan ruang lebih besar bagi pelaku ekonomi desa untuk tumbuh melalui dukungan kebijakan nyata, bukan hanya wacana forum. Kita butuh aksi konkret, bukan sekadar retorika yang tidak berdampak di lapangan,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa perlunya kebijakan yang lebih berani dan terukur.
Meskipun menyadari sifat evaluatif dan seremonial dari beberapa pertemuan ekonomi, Yenni menekankan bahwa forum-forum tersebut harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk mendesakkan isu-isu mendasar yang seringkali tersembunyi di balik data statistik makro.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar tajam dan memberikan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat luas.
“Momentum ini harus kita gunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Kaltim harus maju, tapi pemerataannya juga harus terasa. Jangan biarkan sektor riil di desa jalan di tempat karena minimnya kebijakan yang mendukung,” tutupnya.
Dirinya juga menggarisbawahi urgensi penguatan ekonomi berbasis kerakyatan di Benua Etam.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
