Terkiniku.com, Kukar – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menggelar Dialog Rakyat dengan tema “Pengawasan Penggunaan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim”, di Desa Jembayan Dalam, Kutai Kartanegara.
Acara yang berlangsung pada 14-16 Maret 2025 pukul 16.00 WITA ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penggunaan anggaran daerah.
Berbagai elemen masyarakat turut hadir, termasuk Kepala Dusun, Forum RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta kelompok emak-emak. Dialog ini dimoderatori oleh Endro S. Effendi dan berlangsung secara interaktif.
Reza menjelaskan bahwa Dialog Rakyat ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan APBD di Kalimantan Timur. Menurutnya, dialog ini memiliki dua dimensi penting.
“Pertama, untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari APBD yang telah berjalan,” jelasnya.
Kedua, lanjut Reza, untuk menerima masukan, kritik, dan keluhan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan anggaran ke depan.
“Dialog ini berbeda dengan reses, karena lebih fokus pada pembahasan aspek tertentu dalam APBD. Salah satunya, mengevaluasi apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” papar Reza.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam dialog ini adalah anggaran pendidikan. Masyarakat ingin memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan benar-benar terserap secara optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran terkait fasilitas sekolah, insentif guru, serta akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil.
Diskusi yang berlangsung secara terbuka ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam memastikan penggunaan APBD yang lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di Kalimantan Timur.
“Hasil dari dialog ini akan dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan dalam kebijakan anggaran mendatang,” tutupnya. (Ehd)
