Terkiniku.com, Samarinda – Akses pendidikan yang tidak merata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Minimnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di sejumlah kecamatan memaksa banyak siswa menempuh perjalanan harian hingga puluhan kilometer, sebuah kondisi yang dinilai menghambat pemerataan kualitas belajar dan memberikan beban berat bagi pelajar di daerah terpencil.
Persoalan ini mendesak Pemprov Kaltim untuk segera memasukkan pembangunan unit sekolah baru dalam perencanaan strategis pendidikan ke depan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, secara tegas menyoroti ketimpangan akses ini.
“Jarak tempuh yang ekstrem setiap hari tidak hanya menguras energi siswa tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan mereka dan menambah beban ekonomi keluarga,” katanya.
Pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di jenjang SMA yang menjadi kewenangan penuh provinsi, harus segera diupayakan.
“Beberapa siswa harus menempuh 20–30 kilometer untuk bersekolah. Jelas ini memberatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ujar Andi Satya.
Dirinya menekankan bahwa kondisi ini adalah bentuk ketidakadilan dalam memperoleh hak dasar pendidikan.
Kemudian, Andi Satya juga menegaskan bahwa persoalan minimnya akses pendidikan ini harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Komisi IV DPRD Kaltim secara aktif mendorong agar pembangunan SMA baru di wilayah-wilayah Kukar yang hingga kini belum memiliki sekolah menengah, dapat segera dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan datang.
Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan setiap anak di Kukar dapat bersekolah dengan layak tanpa terbebani jarak yang tidak wajar.
Meskipun demikian, ia juga mengakui perlunya pertimbangan yang cermat terhadap aspek anggaran dan kelayakan teknis dari setiap usulan pembangunan sekolah baru.
Pemanfaatan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi fokus Komisi IV dalam pengawasan.
“Anggaran 2026 memang terbatas, sehingga setiap rencana harus rasional dan disesuaikan prioritas. Tapi kami tetap mendukung langkah-langkah yang memastikan anak-anak bisa sekolah tanpa terbebani jarak,” jelasnya.
Komisi IV akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kukar agar dijadikan pertimbangan serius dalam penyusunan roadmap pendidikan provinsi di masa depan.
Andi Satya Adi Saputra menutup pernyataannya dengan komitmen legislatif untuk terus memperjuangkan pemerataan pendidikan.
“Kami ingin setiap anak di Kaltim punya akses pendidikan yang adil dan layak, tanpa harus menempuh perjalanan ekstrem setiap hari,” pungkasnya.
Dorongan ini menjadi sinyal kuat bagi Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera mengambil tindakan konkret demi menghilangkan ketimpangan akses pendidikan yang saat ini masih membelenggu pelajar di Kutai Kartanegara.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
