Terkiniku.com, Samarinda – Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang berpotensi menurunkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dipastikan ikut memengaruhi program percepatan penurunan stunting.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menegaskan bahwa situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Darlis mengatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada APBD, terlebih saat anggaran daerah di seluruh tingkatan mengalami pengetatan.
“Untuk di Samarinda, saya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda dan aparat kecamatan. Insyaallah, kami akan berupaya menurunkannya hingga nol,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sinergi dengan pihak swasta dan tokoh masyarakat menjadi strategi yang realistis dalam situasi fiskal terbatas. Ia menegaskan bahwa banyak pihak non-pemerintah memiliki sumber pendanaan yang kuat dan dapat dilibatkan melalui program berbasis kolaborasi.
“Contoh peran swasta itu cukup banyak. Alhamdulillah, di Samarinda tingkat partisipasi mereka sangat tinggi saat diajak bekerja sama,” tambahnya.
Darlis menilai, persoalan yang sering terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan minimnya inisiatif untuk mengajak pihak lain terlibat. Ia pun mendorong kabupaten/kota di Kaltim mencontoh Kota Samarinda yang dinilai cukup sukses berkolaborasi dengan Baznas.
“Baznas ada di setiap kabupaten/kota. Kami berharap kolaborasi tetap berjalan dan dana yang ada dapat dioptimalkan,” tegasnya.
Berdasarkan data DPPA Kaltim 2024, terdapat tiga daerah yang mencatat prevalensi stunting di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi yang terendah dengan 14,2 persen, disusul Kota Samarinda sebesar 20,3 persen, dan Kota Bontang 20,7 persen.
Sementara empat daerah lain masih berada pada kategori mengkhawatirkan, yakni Kutai Timur 26,9 persen, Kutai Barat 27,6 persen, Kota Balikpapan 24,7 persen yang terus naik dalam tiga tahun terakhir, serta Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang mencapai 32,0 persen, tertinggi di Kaltim.
Darlis meminta agar pola kolaborasi yang sudah berjalan dapat diperluas ke seluruh daerah di Kaltim, sehingga percepatan penurunan stunting tetap berjalan meski anggaran terbatas. (Fan/ADV DPRD Kaltim)
