Terkiniku.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyoroti laju deforestasi di Benua Etam yang dinilainya sudah berada pada level mengkhawatirkan. Hilangnya kawasan hutan disebut mulai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, salah satunya meningkatnya kejadian banjir di sejumlah daerah.
Sarkowi mengungkapkan, berdasarkan data Global Forest Watch, luas hutan yang hilang di Kaltim mencapai sekitar 57 ribu hektare. Angka tersebut, menurutnya, tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar statistik, karena konsekuensinya kini dirasakan nyata di lapangan.
“Dampaknya sudah kita rasakan bersama. Banjir makin sering terjadi, dan itu tidak bisa dilepaskan dari berkurangnya tutupan hutan,” ujarnya di Samarinda.
Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki beragam program untuk menekan laju kerusakan hutan, mulai dari rehabilitasi hingga reklamasi lahan. Namun, persoalan utama justru terletak pada pelaksanaan di lapangan yang dinilai belum berjalan maksimal.
Sarkowi menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu titik krusial yang harus segera dibenahi. Tanpa kontrol yang ketat, berbagai program pemulihan lingkungan berpotensi hanya berhenti pada tataran perencanaan.
Ia mencontohkan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, pemenuhan kewajiban tersebut tidak cukup hanya sebatas laporan administrasi.
“Penanaman pohon tidak bisa langsung dianggap berhasil kalau tidak ada pemantauan berkelanjutan,” tegasnya.
Sarkowi menekankan, keberhasilan rehabilitasi harus diukur secara jelas dan terukur, mulai dari lokasi penanaman, luasan lahan, hingga tingkat keberlangsungan tanaman yang ditanam. Tanpa indikator konkret, upaya pemulihan lingkungan dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar perhatian publik dan pemerintah tidak hanya terjebak pada perdebatan soal angka deforestasi semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah menyusun langkah terpadu dan berkelanjutan untuk memulihkan kawasan hutan yang telah rusak.
Pemetaan wilayah yang membutuhkan rehabilitasi, kata Sarkowi, harus dilakukan secara detail dan berbasis data. Terlebih, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam skema pendanaan karbon yang menuntut komitmen serius terhadap perlindungan dan pemulihan hutan.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
