Terkiniku.com, Samarinda – Polemik penanganan banjir kembali mencuat setelah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wali Kota Samarinda Andi Harun mengemukakan pendekatan berbeda. Gubernur menilai pengerukan Sungai Mahakam menjadi kunci utama, sementara Wali Kota menegaskan bahwa lokalisasi aliran Sungai Karang Mumus (SKM) adalah langkah prioritas.
Menanggapi perbedaan pandangan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyebut keduanya sama-sama benar. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim agar upaya penanganan banjir berjalan optimal.
“Persoalan banjir memerlukan pembiayaan besar sehingga koordinasi menjadi kunci utama,” ujarnya saat ditemui awak media di Samarinda, belum lama ini.
Giaz menjelaskan, perbedaan fokus antara dua kepala daerah seharusnya tidak menimbulkan friksi, sebab keduanya beririsan dalam sistem tata air Samarinda. SKM merupakan anak sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam, sehingga penanganan keduanya harus berjalan beriringan agar dampaknya terasa signifikan.
Menurut politisi NasDem tersebut, langkah strategis yang harus dilakukan adalah mempertemukan kedua pihak untuk merumuskan prioritas bersama. Giaz menyebut pemerintah kota perlu memetakan kebutuhan paling mendesak, sementara pemerintah provinsi dapat menentukan sektor mana yang bisa diperkuat dari sisi anggaran maupun program.
Dengan penyelarasan itu, kata Giaz, penanganan banjir dapat dilakukan lebih terarah, efisien, dan menghindari tumpang tindih kebijakan. Ia juga menyoroti pandangan publik yang menyebut perbaikan SKM tidak akan efektif jika Mahakam tetap dangkal. Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi sehingga kedua sistem sungai itu harus ditangani secara simultan.
Selain aspek sungai, Giaz mengingatkan pentingnya memperhatikan pembangunan drainase, normalisasi aliran, serta pengawasan aktivitas yang berpotensi merusak daerah resapan. Seluruh elemen tersebut, lanjutnya, harus menjadi bagian dari kerja kolektif antara provinsi dan kota.
“Yang kita butuhkan adalah keselarasan. Provinsi dan kota harus benar-benar klop agar masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas,” tegasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
