Terkiniku.com, Kukar – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya memperkuat demokrasi lokal sebagai fondasi utama dalam menciptakan ketahanan manusia (human security) di daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-4 yang mengusung tema “Human Security”, di Aula BPU Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Sabtu (26/4/25).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 Wita ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga warga setempat.
Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Endro S Effendi, dengan moderator Hery Kiswoyo, yang membahas lebih dalam tentang konsep demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
Dalam paparannya, Akhmed Reza Fachlevi menggarisbawahi bahwa penguatan demokrasi di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari proses desentralisasi dan otonomisasi yang mulai dijalankan sejak era reformasi, tepatnya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
“Desentralisasi ini adalah upaya mempercepat kesejahteraan rakyat. Dengan adanya transfer wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, keputusan-keputusan penting bisa diambil lebih cepat, respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif,” jelas Reza.
Ia menambahkan, melalui desentralisasi, pemerintah daerah kini diberi kewenangan lebih luas, khususnya di sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi peluang besar untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Lebih lanjut, Reza menekankan bahwa tema “human security” dalam konteks demokrasi lokal adalah tentang memberikan jaminan rasa aman bagi warga negara, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan politik.
“Demokrasi yang kuat harus bisa menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ini termasuk keamanan ekonomi, keamanan akses pendidikan, kesehatan, dan kebebasan politik. Demokrasi lokal yang sehat memperkuat semua aspek ini,” ujar Reza.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mengadopsi bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik dan presidensial.
Meskipun menganut sistem presidensial, pemerintahan juga memperhatikan prinsip-prinsip parlementer dalam praktik hubungan eksekutif dan legislatif di daerah.
“Indonesia sebagai negara demokrasi harus terus menjaga keseimbangan ini. Kita harus memastikan sistem pemerintahan berjalan efektif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Akhmed Reza juga mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Ia meyakini, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif warga dalam mengawal kebijakan dan pembangunan.
“Tokoh masyarakat, pemuda, organisasi keagamaan, semuanya harus ikut menjadi bagian dari perubahan. Demokrasi akan kuat kalau semua pihak merasa punya tanggung jawab bersama,” kata Reza mengajak.
Kegiatan ini pun berlangsung interaktif, diwarnai sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta yang antusias membahas berbagai isu seputar peran masyarakat dalam mendukung pemerintahan daerah.
Akhmed Reza berharap semakin banyak warga yang sadar akan pentingnya membangun demokrasi lokal yang kuat dan responsif, sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Ehd)
