Terkiniku.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), pendekatan yang digunakan kini bersifat proaktif dengan menjangkau langsung masyarakat dan mempercepat layanan pendampingan.
Plt. Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi menunggu laporan masuk, melainkan aktif turun ke lapangan begitu ada permintaan dari masyarakat maupun lembaga terkait.
“Begitu ada laporan atau permintaan pendampingan, seperti dari kepolisian, kami segera menurunkan tim, terutama untuk memberikan layanan psikologis bagi korban,” ujarnya pada Sabtu (26/7/2025).
Langkah cepat ini juga diterapkan dalam menangani kasus pernikahan usia anak yang masih terjadi di beberapa kecamatan.
DP3A Kukar bahkan sering dimintai bantuan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan konseling kepada calon pengantin di bawah umur. Menurut Hero, pernikahan di usia dini berisiko tinggi menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangga.
“Anak yang dinikahkan di usia belia belum siap secara mental, fisik, maupun ekonomi. Ini berisiko tinggi memicu masalah rumah tangga di kemudian hari seperti KDRT, perceraian, bahkan penelantaran anak,” jelasnya.
Untuk mencegah hal tersebut, DP3A Kukar menggalakkan pendekatan persuasif terhadap keluarga serta pendampingan yang bersifat menyeluruh sejak tahap awal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mencegah kekerasan dan melindungi hak anak.
Data internal DP3A menunjukkan peningkatan jumlah laporan kekerasan dari tahun ke tahun. Namun, Hero menilai lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan, bukan semata-mata kenaikan jumlah kasus.
“Kita melihat tren ini sebagai hasil dari edukasi yang mulai berhasil. Dulu banyak korban yang memilih diam karena takut atau malu. Sekarang mereka mulai berani bicara, dan itu membuka jalan bagi kami untuk memberikan pendampingan,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan, DP3A Kukar terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga peradilan, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Dukungan dari lintas sektor dinilai penting agar perlindungan dapat diberikan secara menyeluruh hingga tingkat desa dan keluarga.
“Intinya, kami ingin hadir lebih awal, sebelum masalah menjadi krisis. Perlindungan yang efektif hanya bisa terjadi kalau kita semua saling bekerja sama,” tutupnya.(Adv/Rob)
