Terkiniku.com, Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Pusat dalam memperluas elektrifikasi hingga ke pelosok daerah mendapat apresiasi tinggi dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai langkah ini sebagai komitmen nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh jaringan listrik utama.
Makmur HAPK menegaskan bahwa kebijakan elektrifikasi di wilayah Kaltim tidak diambil secara terburu-buru dan bersifat populis.
“Keberhasilan penyediaan listrik hingga desa-desa di daerah saya adalah salah satu bukti konkret bahwa pemerintah bergerak dengan perencanaan yang matang dan fokus pada pemerataan,” ujar Makmur HAPK.
Program ini, yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi serta pendidikan, telah dijalankan dengan perhitungan yang matang dan perencanaan yang cermat.
“Sebagai contoh, listrik di daerah saya bisa menjangkau hingga desa, ini adalah capaian yang patut diacungi jempol.” imbuhnya.
Program Listrik Desa (LISDES) yang dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) diakui Makmur sebagai langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan energi secara nasional, termasuk di Kaltim.
Program ini secara khusus menyasar daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
Untuk wilayah yang secara geografis terlalu terpencil dan belum dapat tersambung ke jaringan utama, program LISDES memanfaatkan teknologi pembangkit energi baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.
Pemanfaatan PLTS ini menjadi solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memberikan akses listrik 24 jam kepada masyarakat pedalaman.
Menurut Makmur, pemerataan energi listrik ini memiliki dampak domino yang sangat positif. Keberadaan listrik di desa-desa secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan (siswa bisa belajar di malam hari), mendorong perekonomian lokal (UMKM bisa berproduksi lebih efisien), dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan (fasilitas kesehatan dapat beroperasi optimal).
“Pemerintah harus terus melanjutkan dan memperluas program LISDES ini. Kita tidak boleh membiarkan ada satu pun desa di Kaltim yang gelap. Akses terhadap energi listrik adalah hak dasar yang harus dipastikan ketersediaannya,” pungkas Makmur HAPK.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan anggaran agar target elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Kaltim dapat segera tercapai.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
