Terkiniku.com, Samarinda– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur tengah berupaya keras mendorong pemerintah provinsi untuk merombak total strategi pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa tingginya capaian makro ekonomi Kaltim saat ini menjadi tidak relevan jika gagal menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
Fokus utama DPRD saat ini adalah membedah paradoks pembangunan yang terjadi di Benua Etam. Hasanuddin menyoroti anomali tajam di mana Kaltim memegang rekor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kalimantan—bahkan PDRB per kapita tertinggi kedua nasional—namun di saat yang sama justru memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di regional Kalimantan, yakni mencapai 6,11 persen dengan kemiskinan ekstrem 1,55 persen.
Upaya pemerataan pembangunan manusia menjadi desakan prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029. DPRD mendesak agar ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) segera dipangkas.
Disparitas yang terjadi sangat mencolok, terlihat dari kesenjangan antara Kabupaten Mahakam Ulu (skor 69,59) dan Kota Samarinda (skor 82,32). Hasanuddin menilai program yang berjalan selama ini belum efektif mengonversi kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan riil warganya.
Selain mendorong evaluasi kebijakan, DPRD Kaltim juga tengah memperjuangkan perbaikan tata kelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hasanuddin mengkritisi keterbatasan otoritas legislatif dalam sistem tersebut yang menghambat fungsi pengawasan. Saat ini, DPRD hanya memiliki akses verifikasi awal, namun kehilangan jejak pantau ketika usulan kegiatan—khususnya bantuan keuangan dan bantuan sosial—sudah masuk ke tahap eksekusi.
DPRD menuntut adanya pembukaan akses otoritas pemantauan dalam SIPD bagi legislatif. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan 724 usulan kegiatan yang telah terinput benar-benar terealisasi dan tepat sasaran, bukan sekadar angka di atas kertas.
Bagi DPRD, keberhasilan pembangunan ke depan tidak boleh lagi hanya diukur dari grafik pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus berbasis pada indikator komprehensif yang mencakup penurunan kemiskinan ekstrem, kualitas hidup manusia, dan transparansi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
