Terkiniku.com, Samarinda – Keterbatasan layanan kesehatan dasar di tingkat kelurahan dan kecamatan dinilai menjadi hambatan utama percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyebut posyandu dan puskesmas belum bekerja dengan daya dukung memadai untuk menjangkau kelompok paling rentan, terutama ibu hamil, remaja putri, dan balita.
“Kalau layanan dasar ini tidak diperkuat, saya khawatir penurunan stunting hanya jadi target angka di atas kertas,” ujar Ananda.
Menurut dia, intervensi pada seribu hari pertama kehidupan tidak bisa berjalan efektif bila fasilitas dasar kekurangan tenaga, minim supervisi, dan tidak merata. Padahal, fase kehamilan hingga anak berusia dua tahun merupakan periode yang menentukan kualitas tumbuh kembang generasi mendatang.
Saat ini prevalensi stunting Kaltim masih berada di kisaran 22 – 23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan jauh dari target pemerintah yang menurunkan angka tersebut menjadi 18,8 persen pada 2025 serta 14,2 persen pada 2029.
“Ini bukan angka kecil. Kita bicara kondisi masa depan anak-anak kita,” kata Ananda.
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti tingginya kasus anemia pada remaja putri, yang menurutnya berkontribusi besar terhadap risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Karena itu, ia meminta program pemberian tablet penambah darah dijalankan secara lebih sistematis dan tidak hanya berbasis kegiatan seremonial.
“Kalau remajanya saja banyak yang anemia, bagaimana nanti kualitas kehamilannya? Ini mata rantai yang tidak boleh kita biarkan,” ucapnya.
Selain itu, standar bayi lahir sehat yang ideal panjang 48 sentimeter dan berat minimal 2.500 gram dianggap belum menjadi perhatian serius di berbagai fasilitas kesehatan. Ananda menilai pemantauan pertumbuhan dan pencatatan posyandu perlu diperketat agar kasus gizi buruk dan risiko stunting dapat dideteksi lebih dini.
Ia menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dan penambahan anggaran untuk memperkuat puskesmas, posyandu, tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat.
“Kalau anggaran tidak diarahkan pada layanan dasar, kita hanya mengulang masalah yang sama setiap tahun,” ujarnya.
Untuk itu, Ananda mengingatkan bahwa percepatan penurunan stunting harus bergerak simultan melalui pemenuhan gizi ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja, peningkatan layanan posyandu, serta pengawasan tumbuh kembang anak.
“Generasi emas 2045 bukan slogan. Itu dimulai dari bagaimana kita menjaga kesehatan anak-anak hari ini,” pungkasnya.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
