Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan intervensi anggaran yang lebih agresif guna mengentaskan status desa tertinggal yang masih mendominasi wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Upaya ini dinilai krusial mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim harus berbanding lurus dengan pemerataan infrastruktur hingga ke pelosok.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyoroti data faktual di mana 14 dari 17 desa tertinggal di Kaltim berada di dua kabupaten tersebut. Ia menekankan bahwa upaya pengentasan harus difokuskan pada pemenuhan tiga infrastruktur dasar: akses jalan, jaringan listrik, dan air bersih.
Secara spesifik, Ekti mendorong percepatan pembukaan isolasi wilayah di Kecamatan Bongan, Kubar. Hingga kini, ketiadaan akses jalan darat memaksa warga bergantung sepenuhnya pada transportasi sungai menggunakan perahu ketinting. Kondisi ini menghambat mobilitas ekonomi dan akses layanan kesehatan dasar. DPRD meminta Pemprov Kaltim tidak terpaku pada status jalan, melainkan mencari solusi taktis untuk jalan-jalan non-status di wilayah strategis seperti Long Bagun dan Desa Bongan. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan diperlukan agar perbaikan dapat dibiayai melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi maupun sinergi dengan APBN.
Di sisi lain, upaya pembangunan fisik tersebut harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan dan pembangunan manusia. Anggota DPRD Kaltim, Hasanuddin, menekankan pentingnya transparansi dalam realisasi usulan pembangunan. Ia mendesak agar DPRD diberikan otoritas akses pantau dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini bertujuan agar 724 usulan kegiatan, termasuk bantuan keuangan dan bantuan sosial yang telah masuk sistem, dapat dikawal perkembangannya secara real-time untuk memastikan ketepatan sasaran.
Hasanuddin menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029 harus memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan pembangunan Kaltim tidak lagi cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, melainkan harus menyentuh indikator penurunan angka kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Sinergi antara pembukaan akses infrastruktur di desa tertinggal dan peningkatan kualitas SDM diyakini menjadi kunci utama mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kaltim yang merata.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
