Samarinda (ANTARA) – Upaya mendasar pembenahan birokrasi di Kalimantan Timur kini diarahkan pada dua poros utama: peningkatan kompetensi aparatur dan penyesuaian kesejahteraan yang ketat berbasis pada prestasi kerja nyata.
Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Prof Muhammad Husni Fahruddin menekankan bahwa transformasi ini mutlak diperlukan untuk menghapus stigmatisasi kinerja lambat yang kerap melekat pada birokrasi daerah.
“Kalangan legislator di Karang Paci menilai, langkah konkret pemerintah pusat yang menaikkan gaji dan insentif secara bertahap tidak boleh dipandang sebagai hak otomatis, melainkan instrumen untuk menuntut akuntabilitas,” katanya.
Upaya peningkatan kesejahteraan ini harus berbanding lurus dengan kedisiplinan. Pola kerja “santai” yang selama ini menjadi sorotan publik harus dirombak total melalui mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat dan terukur. Soliditas antar-ASN kini dituntut bukan hanya untuk kerukunan, melainkan untuk mempercepat eksekusi program pembangunan.
Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi sorotan khusus dalam upaya ini. DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan intervensi spesifik pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Kedua sektor ini dinilai sebagai fondasi visi dan misi daerah yang membutuhkan penanganan prioritas. Oleh karena itu, skema insentif bagi ASN maupun tenaga honorer di bidang medis dan pendidikan perlu dirumuskan ulang agar lebih kompetitif.
“Langkah ini bukan sekadar tentang menaikkan angka pendapatan pegawai, melainkan upaya strategis untuk memastikan pelayanan publik berjalan prima. Dengan adanya jaminan kesejahteraan yang lebih baik, para tenaga pendidik dan kesehatan dituntut untuk bekerja maksimal dalam mencetak SDM Kaltim yang berkualitas,” demikian Muhammad Husni Fahruddin.
Pemprov Kaltim didesak untuk segera memetakan kebutuhan riil di lapangan dan menyusun regulasi turunan yang memastikan distribusi insentif tersebut tepat sasaran. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lincah, profesional, dan berdampak langsung pada indeks kepuasan masyarakat Kalimantan Timur.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
