Terkiniku.com, Samarinda – Maraknya kendaraan bermotor berpelat nomor luar daerah yang masih beroperasi aktif di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Kondisi ini dinilai berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan fasilitas publik.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan kendaraan yang beraktivitas dalam waktu lama di Kaltim semestinya menyesuaikan administrasi kendaraan dan membayar pajak di daerah tempat kendaraan tersebut digunakan.
Nurhadi menyebut, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan, termasuk sektor pertambangan, seharusnya melakukan balik nama apabila telah lama beroperasi di wilayah Kaltim. Hal itu penting agar kontribusi pajak sejalan dengan pemanfaatan fasilitas daerah.
Menurutnya, persoalan kendaraan pelat luar tidak hanya berkaitan dengan administrasi pajak, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat lokal. Pasalnya, kendaraan tersebut tetap menggunakan jalan dan fasilitas publik yang dibiayai dari pajak daerah Kaltim.
“Kalau pajaknya dibayarkan di daerah asal, sementara jalannya digunakan di Kaltim, maka kerusakan infrastruktur justru ditanggung masyarakat Kaltim. Ini tentu tidak adil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti maraknya kendaraan pribadi berpelat luar daerah yang mendominasi area parkir di sejumlah titik di Kota Balikpapan. Kondisi ini dinilai kerap mengurangi ruang parkir bagi warga setempat yang taat membayar pajak dan retribusi daerah.
Meski memahami adanya aturan yang melarang pungutan pajak ganda terhadap satu kendaraan, Nurhadi meminta Samsat bersama Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap kendaraan yang telah beroperasi lebih dari satu hingga dua tahun tanpa melakukan pergantian pelat nomor.
“Ini bukan soal membatasi kerja sama antar daerah, tetapi bagaimana menciptakan keadilan sekaligus mengoptimalkan PAD Kaltim,” pungkasnya. (Fan/Adv DPRD Kaltim)
