Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan program Gratispol yang baru saja diluncurkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memenuhi hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga digitalisasi desa.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan bahwa keberhasilan Gratispol harus didukung dengan kebijakan perencanaan pembangunan yang kuat dan terukur.
DPRD akan memastikan program tersebut terakomodasi secara menyeluruh dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah provinsi.
“RPJMD ini akan jadi dasar semua arah kebijakan lima tahun ke depan. Kami di Komisi II akan membentuk pansus dan memastikan bahwa semua janji dalam Gratispol benar-benar masuk dalam struktur pembangunan daerah, bukan hanya jadi jargon,” terang Sapto.
DPRD, kata dia, akan bekerja tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan langsung rakyat.
Ia menegaskan, Gratispol merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
“Gratispol bukan sekadar janji politik, tapi amanah konstitusi. Pendidikan gratis sampai S3, layanan kesehatan, internet desa—semuanya harus menjadi hak, bukan lagi beban masyarakat,” tegasnya.
Sapto juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keselarasan antara RPJMD daerah dengan RPJMN pusat, agar program-program unggulan Pemprov Kaltim berjalan dalam satu koridor dengan kebijakan nasional.
“Sinkronisasi antara pusat dan daerah itu kunci. Kita ingin pembangunan di Kaltim tidak berjalan sendiri, tapi menjadi bagian dari gerak pembangunan nasional. Ini tugas kami di Komisi II untuk menjembatani,” jelasnya.
Dalam hal pelaksanaan teknis, DPRD juga akan mengawasi aspek akuntabilitas, efektivitas anggaran, hingga kualitas lembaga yang dilibatkan dalam program pendidikan gratis.
Menurut Sapto, keberpihakan kepada kelompok miskin harus menjadi fokus utama, bukan sekadar pemerataan angka.
“Kita pastikan lembaga pendidikan yang dilibatkan berstandar dan terakreditasi. Kita juga minta tidak ada anak dari keluarga tidak mampu yang tertinggal hanya karena prosedur birokrasi yang rumit,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjut Sapto, akan menggunakan hak budgeting dan pengawasan secara aktif dalam memastikan setiap target dalam program Gratispol berjalan efektif.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi, tidak hanya di level eksekutif dan legislatif, tetapi juga hingga ke tingkat desa dan komunitas.
“Langkah besar seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita semua harus bergandengan tangan, karena yang kita bangun bukan hanya program, tapi masa depan generasi Kalimantan Timur,” pungkasnya.
