Terkiniku.com, Samarinda – Ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di sejumlah wilayah di Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih sangat minim. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat dari empat kecamatan Muara Wis, Muara Muntai, Marangkayu, dan Kota Bangun yang meminta pembangunan unit sekolah baru (USB) demi membuka akses pendidikan lebih merata.
Minimnya SMA Negeri di daerah tersebut membuat banyak anak harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka terima.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengaku sudah lama mendapat laporan serupa dari Anggota DPRD Kaltim dapil Kukar, Salehuddin.
“Kemampuan fiskal daerah saat ini cukup terbatas akibat pemotongan dari pusat. Karena itu kita harus realistis dalam menentukan langkah yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan serupa juga terjadi di Balikpapan yang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Melihat kondisi ini, Andi Satya menegaskan perlunya penyusunan grand desain pendidikan lima tahun ke depan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Jangan sampai kita tidak punya desain besar pendidikan, lalu bekerja seperti pemadam kebakaran baru turun tangan ketika ada kebutuhan sporadis,” tegasnya.
Menurutnya, ketiadaan peta jalan pendidikan akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif di Kaltim.
Politisi Golkar itu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar persoalan kekurangan SMA Negeri tidak terus terulang dari tahun ke tahun.
Selain itu, sambil menunggu keputusan final dari Pemprov Kaltim, ia mengimbau masyarakat yang mengusulkan pembangunan sekolah baru agar memastikan lahan sudah bebas sengketa serta tidak berada di kawasan pertambangan aktif.
“Semua itu harus dipastikan lebih dulu sebelum perencanaan pembangunan dilakukan,” pungkasnya. (Fan/ADV DPRD Kaltim)
