Terkiniku.com, Samarinda – Masalah minimnya tenaga kesehatan (Nakes) telah menjadi krisis struktural yang serius dan belum terpecahkan dalam layanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim).
DPRD Kaltim menyoroti bahwa defisit yang diperkirakan mencapai ribuan tenaga medis ini tidak hanya sekadar isu administratif, melainkan ancaman nyata terhadap hak dasar masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedalaman, perbatasan, dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan ini menciptakan ketimpangan yang ekstrem dan membayangi kualitas pelayanan medis di Bumi Etam.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ideal, kekurangan tenaga kesehatan di Kaltim diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang.
“Angka 4.000 itu bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan jumlah dokter, perawat, bidan, dan tenaga teknis kesehatan lain yang seharusnya ada, tetapi hilang dari sistem pelayanan kita. Kekosongan ini paling terasa dan paling merugikan masyarakat di daerah terpencil dan kawasan 3T,” tegas Andi Satya.
Kondisi defisit ini memiliki dampak sosial-ekonomi yang besar. Minimnya tenaga medis di Puskesmas atau rumah sakit pembantu di daerah nonperkotaan memaksa sebagian besar masyarakat Kaltim harus menempuh jarak yang sangat jauh.
Terkadang melalui medan yang sulit dan membutuhkan biaya besar, hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar atau konsultasi rutin.
“Masih banyak warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk berobat atau mendapatkan layanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Situasi ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa pemerataan tenaga kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya dan kita gagal menjamin layanan dasar bagi seluruh warga,” ujar Andi Satya.
Andi Satya menilai, persoalan ini mencerminkan kegagalan klasik dalam hal distribusi dan insentif. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan Dinas Kesehatan untuk segera menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang yang komprehensif.
“Strategi ini harus mencakup peningkatan kuota rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pemberian beasiswa ikatan dinas, serta penyediaan insentif dan fasilitas yang lebih menarik (seperti tunjangan khusus daerah terpencil dan perumahan yang layak) bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen penuh untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap anggaran dan pelaksanaan kebijakan rekrutmen nakes.
“Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa target pemenuhan SDM kesehatan dipenuhi secara agresif dan strategis, bukan hanya di pusat kota,” ujar Andi Satya.
Untuk itu, kata Andi Satya, DPRD Kaltim menekankan bahwa proyeksi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus menjadi momentum untuk menata ulang sistem kesehatan Kaltim secara menyeluruh.
“Pengisian 4.000 kekosongan ini adalah prasyarat mutlak untuk memastikan stabilitas layanan kesehatan di masa depan,” pungkasnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
