TERKINIKU.COM, Kukar – Sektor perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dianggap memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Asnawi Sultan Ramadhani, menekankan pentingnya peningkatan kualitas bantuan bagi petani tambak di daerah pesisir Kukar untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Menurut Asnawi, dukungan yang lebih konkret diperlukan untuk mendukung para petani tambak, termasuk pemberian bibit unggul, alat, dan sarana pendukung lain.
Ia menjelaskan bahwa petani tambak di Kukar, khususnya yang mengelola tambak udang dan ikan, membutuhkan lebih dari sekadar bibit.
Bantuan berupa tandon air, mesin, dan pakan berkualitas juga sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan usaha.
“Kami di DPRD terus mengawal anggaran daerah agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Asnawi, pada Jumat (15/11/2025).
Ia menegaskan bahwa sektor perikanan harus didorong untuk fokus pada kualitas bantuan, bukan hanya kuantitas, untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.
Asnawi juga menyoroti pentingnya pengelolaan bantuan yang transparan dan tepat sasaran, mengingat anggaran tersebut berasal dari rakyat.
Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendorong perkembangan sektor perikanan di Kukar.
“Bantuan harus memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas menjadi prioritas kami,” tambahnya.
Selain bantuan fisik, Asnawi juga menyarankan adanya pendampingan dan pelatihan teknis bagi petani tambak.
Dengan pelatihan ini, diharapkan petani tambak dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan produktif, serta menjaga kualitas hasil tambak.
Dengan komitmen DPRD dalam pengawasan dan evaluasi anggaran, Asnawi berharap sektor perikanan Kukar akan berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PAD.
Ia juga menginginkan adanya koordinasi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran untuk sektor perikanan.
“Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya petani tambak, untuk menciptakan sektor perikanan yang mandiri dan berkelanjutan. Kami berharap PAD Kukar dari sektor perikanan akan meningkat signifikan,” tandasnya.