TERKINIKU.COM, Kukar – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menyampaikan pandangan umum terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat paripurna ke-20 yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (18/11/2024)
Dalam sesi pandangan umum, Desman Minang E, perwakilan dari Fraksi PKB, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan Raperda APBD 2025 yang dinilai telah mencerminkan prioritas pembangunan daerah.
“Nota Keuangan ini diharapkan mampu mendorong program pembangunan 2025 agar menunjukkan progress signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, kami tetap memberikan beberapa catatan penting untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien,” ujar Desman.
Fraksi PKB menggarisbawahi perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga kini dinilai belum optimal. Salah satu sektor yang disoroti adalah pariwisata, khususnya pengelolaan Pulau Kumala yang dinilai belum maksimal.
Selain itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian serius agar dapat menjadi alternatif sumber PAD yang potensial.
“Penetapan target retribusi daerah pada 2021-2023 yang belum tercapai harus menjadi evaluasi utama. Kami berharap target ini dapat direalisasikan pada 2025,” tambahnya.
Untuk mendukung peningkatan PAD, Fraksi PKB juga meminta agar pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengambil langkah serius terhadap instansi yang belum menunjukkan kinerja optimal.
Selain PAD, isu infrastruktur juga menjadi perhatian. Fraksi PKB menyoroti penggunaan jalan umum oleh kendaraan pengangkut batu bara yang menyebabkan kerusakan parah di beberapa titik.
“Penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat harus menjadi perhatian. Hal ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu masyarakat pengguna jalan. Kami meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan ini,” tegas Desman.
Melalui pandangan umum ini, Fraksi PKB berharap Raperda APBD 2025 dapat menjadi dasar pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Fraksi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan.
