Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur tengah memperkuat upaya strategis dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap tekanan fiskal yang cukup signifikan akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta penurunan tajam Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak lagi bekerja dengan pola ‘business as usual’. Upaya utama yang kini didorong oleh legislatif adalah perombakan strategi pembiayaan dengan menitikberatkan pada efisiensi ketat dan penyusunan skala prioritas yang presisi.
Di tengah menyempitnya ruang fiskal, DPRD Kaltim berupaya memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2026 dialokasikan untuk sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat. Syarifatul menekankan bahwa belanja wajib (mandatory spending)—seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar—harus menjadi benteng pertahanan terakhir yang tidak boleh tergerus oleh rasionalisasi anggaran. Komitmen ini menjadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski pendapatan daerah mengalami koreksi.
Lebih jauh, legislatif juga menyoroti implikasi penurunan pendapatan ini terhadap pos Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi ke 10 kabupaten/kota. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Syarifatul mendorong adanya sinkronisasi program yang lebih intensif antara provinsi dan daerah tingkat dua. Tujuannya adalah agar keterbatasan dana transfer tidak melumpuhkan pembangunan di daerah, melainkan memicu inovasi dalam pengelolaan aset dan potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap maksimal.
Upaya mitigasi risiko fiskal ini juga melibatkan koordinasi erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memetakan ulang proyeksi pendapatan secara realistis. DPRD Kaltim memastikan fungsi pengawasan akan diperketat mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran. Langkah taktis ini diambil semata-mata untuk menjamin bahwa APBD 2026 tetap sehat, kredibel, dan yang terpenting, tetap berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Timur di tengah guncangan ekonomi global dan nasional.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
