Terkiniku.com, Samarinda – Kerusakan parah yang berujung pada amblasnya badan jalan negara di RT 08, Kelurahan Muara Komam, Kabupaten Paser, kembali menjadi sorotan tajam.
Jalur ini, yang merupakan urat nadi penghubung utama antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), dinilai membutuhkan intervensi perbaikan yang cepat, serius, dan bersifat permanen.
Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas harian masyarakat, tetapi juga secara langsung memengaruhi kelancaran arus logistik antarprovinsi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan tersebut. Menurutnya, kerusakan yang terjadi pada jalan negara di Muara Komam tidak boleh dibiarkan berlarut-larut mengingat fungsi vitalnya sebagai akses utama regional.
Penundaan penanganan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar, terutama menjelang musim liburan dan perayaan besar.
“Kami di Komisi III DPRD Kalimantan Timur tentu sangat prihatin dengan kondisi kerusakan jalan negara di Muara Komam yang sudah mengganggu mobilitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan,” ujar Reza Fachlevi.
Ia menekankan bahwa jalur tersebut adalah akses utama yang tidak hanya menghubungkan dua provinsi yang berdekatan, tetapi juga sangat krusial sebagai jalur pergerakan ekonomi dan sosial.
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, situasi di mana akses jalan nyaris putus ini sangat mendesak untuk ditangani. Prioritas perbaikan harus ditingkatkan mengingat adanya lonjakan pergerakan masyarakat dalam waktu dekat.
“Kami berharap penanganan ini cepat diatasi oleh pihak terkait dikarenakan momen menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru),” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya momen keagamaan penting yang akan menyebabkan peningkatan drastis pengguna jalan di jalur tersebut.
“Apalagi ini juga bertepatan dengan momen 5 Rajab, di mana masyarakat Kaltim akan banyak melintasi akses ini ke Kalsel,” tambahnya.
Dampak dari kerusakan jalan ini tidak hanya dirasakan oleh pengendara kendaraan pribadi, tetapi juga oleh sektor logistik yang bergantung pada kelancaran jalur Kaltim-Kalsel.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kaltim mendesak instansi terkait, khususnya pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), untuk segera melakukan tindakan darurat sekaligus merencanakan perbaikan permanen yang mampu menahan beban dan kondisi geografis di wilayah tersebut.
“Penanganan yang cepat diharapkan dapat menjamin keamanan dan kelancaran pergerakan masyarakat, terutama di tengah tingginya arus lalu lintas menjelang akhir tahun,” pungkas Reza Fachlevi.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
