Terkiniku.com, Nasional – Perombakan wajah kabinet Merah Putih merupakan langkah yang lumrah, sebab dalam sistem presidensial Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengocok ulang susunan kabinetnya.
Namun, sebagai seorang pejabat publik, pemilihan pembantu presiden tak boleh lepas dari asas kepentingan publik atau masyarakat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo melakukan reshuffle yang mendapat sorotan publik.
Ditambah, kebijakan ini diambil selepas gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. Rentetan aksi tersebut menelan sepuluh korban jiwa.
Berbagai tuntutan dilayangkan, seperti evaluasi anggaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Republik Indonesia, kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat, hingga tuntutan reformasi Polri.
Meski begitu, pemerintah bersikukuh melakukan reshuffle sejumlah menteri. Hal ini dilakukan dengan dasar evaluasi terus-menerus. Jika memang begitu, seharusnya efektivitas langkah ini perlu tergambar langsung.
Sayangnya, dalih evaluasi kinerja pemerintahan selama hampir 11 bulan berjalan tampak hanya sebagai alibi semata. Analis politik senior dari Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai, perilaku koboi Menteri Keuangan yang baru, Purbaya menjadi tanda kabinet jauh dari pertimbangan.
“Apakah menjawab persoalan rakyat dan persoalan kinerja mencapai target kabinet ini atau malah menambah masalah.”
Bagi Usep, langkah kocok ulang kabinet ini tampak sebatas respons cepat gelombang demonstrasi. Sementara pertimbangan evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan justru tidak tampak ke permukaan.
Berita ini dilansir dari tirto.id
(mlt)
