Terkiniku.com, Samarinda – Ketidakmampuan sejumlah masyarakat Samarinda mengakses layanan kesehatan akibat tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota menjadi perhatian serius DPRD Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera diatasi untuk menjamin hak kesehatan masyarakat.
“Permasalahan mengenai tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan dan kendala klaim akibat tunggakan pemerintah kota memerlukan perhatian segera,” ujar Novan usai rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda, Senin (06/01/2024).
Diketahui, dari 871 ribu peserta BPJS Kesehatan di Samarinda, hanya 707 ribu yang tercatat aktif, dengan angka partisipasi sebesar 81 persen. Menurut Novan, ini menunjukkan perlunya kerja sama yang lebih baik antara BPJS dan Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan.
“Kami melihat ini sebagai tantangan besar terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Samarinda. Harus ada upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas program,” ucapnya.
Novan juga mengingatkan bahwa tunggakan pemerintah tidak hanya mengganggu masyarakat tetapi juga mengancam stabilitas BPJS secara keseluruhan.
Selain itu, Novan turut menyoroti rendahnya kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban BPJS Ketenagakerjaan. Dari 4.776 badan usaha di Kota Samarinda, sebagian besar belum memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerja mereka.
“Kami ingin memastikan para pekerja mendapatkan haknya. Ini tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik,” ujar Novan.
Menurutnya, rendahnya tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperburuk perlindungan sosial tenaga kerja di Samarinda. Hal ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha untuk menjamin hak tenaga kerja terpenuhi.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi kendala teknis maupun regulasi yang menghambat layanan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.
