Terkiniku.com, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil sikap tegas untuk memastikan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang telah tertunda bertahun-tahun segera terealisasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menjadikan pengawalan proyek senilai Rp274 miliar ini sebagai komitmen politik utama, yang berfokus pada sinkronisasi anggaran dan solusi atas hambatan fiskal.
Nurhadi Saputra menyoroti bahwa kebutuhan akan fasilitas kesehatan baru di Balikpapan Timur sangat mendesak dan tidak dapat ditawar lagi.
“Data menunjukkan lonjakan populasi signifikan di wilayah tersebut, yang kini mencapai 112 ribu jiwa, sementara fasilitas kesehatan yang tersedia hanya satu puskesmas 24 jam,” katanya.
Kondisi ini memaksa warga menempuh waktu tempuh hingga 40 menit menuju rumah sakit terdekat, yang berisiko tinggi dalam kasus darurat.
“Jarak tempuh 40 menit dalam kondisi darurat medis tidak dapat ditoleransi. Pelayanan kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat,” ujar Nurhadi, menekankan bahwa proyek ini adalah kebutuhan nyata, bukan sekadar janji politik.
Ia menjelaskan, seluruh persiapan teknis dan administratif, termasuk lahan dan dokumen AMDAL, telah disiapkan secara matang sejak 2024.
“Penundaan proyek ini murni disebabkan oleh kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) Balikpapan hingga 60 persen,” ungkap Nurhadi.
Pemangkasan anggaran yang drastis ini melumpuhkan ruang fiskal Pemkot, membuat program-program strategis terpaksa ditunda.
“Ini bukan soal kemauan pemerintah kota, tetapi murni karena keterbatasan ruang fiskal akibat pemangkasan TKD. Namun, proyek ini tidak dihapus, hanya tertunda,” tegasnya.
Sebagai solusi, Nurhadi menyatakan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan memprioritaskan sinkronisasi kebijakan anggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
“Upaya ini bertujuan untuk memastikan proyek rumah sakit ini mendapatkan alokasi pendanaan yang stabil, terlepas dari fluktuasi dana pusat,” ucap dia.
Dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp274 miliar, Nurhadi memastikan bahwa alokasi awal sebesar Rp50 miliar sudah direncanakan untuk mulai digulirkan pada tahun 2026.
Motivasi Nurhadi maju ke DPRD Kaltim salah satunya adalah untuk mengawal penuh proyek ini agar tidak kembali terhenti.
“Saya ingin mengawal agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar terealisasi. Semua sudah siap sejak 2024, tinggal komitmen anggarannya,” tuturnya.
Ke depan, sambung Nurhadi, bahwa DPRD Kaltim akan memastikan proyek ini masuk prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk menjamin hak dasar 112 ribu warga Balikpapan Timur mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan merata.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
