Terkiniku.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti kerugian daerah akibat tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau dan Muara Jawa.
Aktivitas bongkar muat antar kapal tersebut dinilai sepenuhnya berada dalam wilayah tanggung jawab daerah karena posisinya di dalam batas 12 mil laut.
Hasanuddin menjelaskan besarnya volume aktivitas yang terjadi setiap bulan. Di Muara Berau, beroperasi sekitar 150 kapal PSL (kapal pengangkut hasil tambang), sementara di Muara Jawa terdapat 20 sampai 30 kapal yang aktif melakukan STS.
“Volume aktivitas di kawasan tersebut sangat besar, tetapi faktanya pemerintah daerah tidak menerima kontribusi apa pun dari kegiatan tersebut. Padahal, wilayah tersebut berada dalam kewenangan daerah kita,” tegasnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi ini sangat merugikan Kaltim, terutama mengingat risiko tinggi yang menyertai aktivitas STS. Risiko tersebut termasuk tumpahan batu bara yang mencemari lingkungan perairan dan potensi kecelakaan atau tabrakan kapal.
“Risiko tumpahan batu bara dan tabrakan kapal sangat nyata, namun pendapatan yang masuk ke daerah tidak ada. Hal ini perlu segera diperbaiki,” ujarnya.
Menyikapi masalah ini, DPRD Kaltim mendesak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator untuk bertindak.
DPRD Kaltim mendorong KSOP agar mengarahkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut untuk menjalin kerja sama secara resmi dengan Perusahaan Daerah (Perusda).
“Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berskala besar di alur sungai tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi daerah,” pungkas Hasanuddin.(Fan/Adv DPRD Kaltim)
