Terkiniku.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera menggeser paradigma pembangunan dari sekadar seremonial menjadi aksi nyata pemerataan infrastruktur. Memasuki usia kabupaten yang ke-26 tahun, wilayah ini dinilai masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait disparitas fasilitas publik antara pusat pemerintahan di Sangatta dengan kawasan pesisir dan pedalaman.
Dikonfirmasi di Samarinda, Rabu, Agusriansyah menegaskan bahwa evaluasi mendalam sangat diperlukan agar arah kebijakan masa depan tidak lagi meminggirkan wilayah terluar. Menurutnya, besarnya potensi sumber daya alam Kutai Timur harus dikonversi secara konkret menjadi kesejahteraan yang merata, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi makro.
“Ada urgensi untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat dan dinikmati di kawasan perkotaan seperti Sangatta, sementara kecamatan dan desa terpencil masih kesulitan akses dasar. Pemerataan adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Timur tersebut.
Agusriansyah merinci fokus upaya yang wajib dijadikan prioritas dalam rencana pembangunan jangka pendek dan menengah. Poin utamanya adalah pemenuhan infrastruktur dasar meliputi jalan penghubung antar-kecamatan, pengembangan desa mandiri yang inovatif, serta penataan ruang yang ketat memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
Lebih lanjut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini menyoroti pentingnya pendewasaan layanan publik. Ia mendesak pemerintah kabupaten untuk memperkuat fasilitas rumah sakit daerah dan layanan kesehatan primer. Selain itu, akses air bersih, jaringan listrik, dan internet harus segera menembus pelosok desa untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan SPM. Kutim berada di titik krusial untuk bertransformasi menjadi daerah yang tangguh dan berdaya saing,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan daerah tidak diukur dari kemeriahan perayaan, melainkan dari seberapa luas akses layanan dasar dapat dinikmati warganya tanpa terkecuali. Transformasi menuju kemandirian daerah hanya akan terwujud jika kesenjangan pembangunan antar-wilayah dapat dipangkas secara signifikan.
(Fan/ADV DPRD Kaltim)
