Terkiniku.com, Samarinda – Proses perbaikan fender dan dolphin Jembatan Mahakam, yang merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas warga dan logistik di Samarinda, terancam minim transparansi menyusul terhentinya alur komunikasi antara Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Jeda komunikasi ini terjadi usai adanya perombakan pejabat di internal BPJN, sebuah situasi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai progres pekerjaan di lapangan.
Komisi II DPRD Kaltim menegaskan bahwa transparansi informasi mengenai proyek strategis sangat krusial dan tidak boleh terhambat hanya karena rotasi jabatan.
Hal itu, disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, yang mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. Menurutnya, masalah utama yang menyebabkan minimnya update bukan terletak pada kendala teknis atau penghentian pekerjaan, melainkan murni akibat faktor birokrasi, yaitu pergantian Kepala BPJN.
Proses transisi dan koordinasi pasca-pergantian pejabat ternyata tidak berjalan mulus, sehingga informasi terkait progres perbaikan Jembatan Mahakam, yang sangat dinantikan publik, menjadi terputus.
“Sejak rolling Kepala BPJN, kami tidak mendapat update apapun. Publik jadi menduga tidak ada progres, padahal pekerjaan tetap berjalan,” ujar Sabaruddin.
Ia menekankan bahwa asumsi publik yang negatif ini adalah konsekuensi langsung dari kegagalan komunikasi instansi pelaksana proyek.
“Jeda informasi yang tidak terkelola dengan baik ini berpotensi memicu timbulnya spekulasi dan isu-isu yang tidak perlu di tengah masyarakat, khususnya mengingat Jembatan Mahakam adalah objek vital yang dampaknya dirasakan langsung oleh ribuan pengguna jalan setiap hari,” tutur Sabaruddin.
Sabaruddin menegaskan bahwa peran DPRD sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat menuntut adanya arus informasi yang lancar dan teratur dari BPJN.
Informasi teknis, termasuk rincian progres pekerjaan, kendala di lapangan, hingga jadwal penyelesaian, harus disampaikan secara rutin. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh gambaran yang akurat dan memadai mengenai proyek yang didanai oleh uang negara tersebut.
“Kami minta kondisi seperti ini tidak terulang lagi. Informasi harus mengalir, agar masyarakat tidak salah persepsi,” tegas politikus dari Fraksi Gerindra itu.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baru kembali normal terjadi setelah Kepala BPJN yang baru mulai menyadari pentingnya pelaporan rutin kepada Komisi II DPRD.
Dengan normalnya kembali komunikasi ini, diharapkan informasi detail mengenai progres, tantangan, dan langkah teknis perbaikan fender dan dolphin jembatan kini dapat diteruskan secara transparan kepada masyarakat melalui forum resmi legislatif.
Sabaruddin menyampaikan, bahwa Jembatan Mahakam adalah urat nadi utama yang menghubungkan pusat Kota Samarinda dengan wilayah sekitarnya, serta menjadi jalur utama distribusi logistik.
“Kerusakan pada fender dan dolphin, yang berfungsi sebagai pelindung pilar jembatan dari benturan kapal, adalah masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan transparan,” tegasnya.
Kegagalan komunikasi di tingkat pejabat dapat menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah.
“Komisi II berharap agar BPJN dapat menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan transparansi, terlepas dari rotasi atau perombakan pejabat di masa mendatang,” pungkas Sabaruddin.(Fan/ADV DPRD Kaltim)
