Terkiniku.com, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meminta pengawasan ketat terhadap pembangunan fender Jembatan Mahakam. Permintaan ini disampaikan menyusul insiden tabrakan tongkang beberapa waktu lalu yang mengakibatkan kerusakan pada pelindung jembatan tersebut.
Proyek pembangunan fender kini tengah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Kaltim dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Dalam forum itu, Hamas menekankan pentingnya mitigasi yang jelas dan sistem pengamanan yang dapat diandalkan.
“Jika terjadi kelalaian atau tiba-tiba tali penahan putus, maka tidak ada lagi sistem pengamanan. Dampaknya, pengguna jalan tidak bisa melintas di atas jembatan, dan kapal pun tidak bisa lewat di bawahnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Jembatan Mahakam merupakan jalur vital. Setiap hari hampir seratus tongkang melewati kawasan itu menuju Muara Berau dan Muara Jawa. Gangguan pada arus transportasi air tersebut, kata Hamas, dapat berdampak langsung pada pendapatan nasional.
“Itulah sebabnya saya bersuara tegas. Kita harus memastikan mitigasi, pelaksanaan, dan tanggung jawabnya berjalan benar,” tambahnya.
Hamas meminta BBPJN menunjuk pihak berwenang melalui Surat Keputusan untuk melakukan pengawasan langsung selama proyek berlangsung. Menurutnya, hal ini penting agar kerusakan tidak kembali terjadi sebelum pengerjaan rampung.
Ia menjelaskan, fender berfungsi sebagai penahan benturan, sehingga kapal tetap dapat bermanuver aman di sekitar jembatan. Pengerjaannya tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena harus menyesuaikan jadwal pelayaran kapal yang melintas.
Hamas memperingatkan bahwa jika insiden serupa terjadi kembali sebelum fender diperkuat, struktur jembatan dapat mengalami kemiringan.
“Karena itu, BPJN harus bertanggung jawab sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Jangan sampai kami yang justru disalahkan bila terjadi insiden,” tegasnya.
Politisi Golkar tersebut juga menyinggung tragedi runtuhnya Jembatan Tenggarong sebagai pelajaran penting. Ia meminta seluruh pihak memastikan standar keamanan dipenuhi dan proyek senilai Rp27 miliar itu tidak dikerjakan asal-asalan.
“Jangan sampai proyek ini hanya dikerjakan sekadarnya,” tutupnya. (Fan/ADV DPRD Kaltim)
