TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tentang penyelenggaraan pendidikan di SDN 005 Muara Badak dan SDN 004 Filial Samarinda Utara, digelar di Ruang Groovy 2 Lantai M, Hotel Harris Samarinda, Senin (24/6/24).
Perjanjian ini menandai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, terutama dalam konteks hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyesuaian yang perlu dilakukan oleh Pemkab Kukar terkait hadirnya IKN Nusantara. Menurutnya, pendidikan adalah salah satu sektor yang paling krusial dalam proses ini.
“Kami sangat menyadari bahwa salah satu kriteria dalam kelembagaan, terutama adalah masalah lokasi,” ungkap Taufik.
Lokasi strategis dan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi perhatian utama dalam menyambut kehadiran IKN Nusantara, yang diproyeksikan akan membawa perubahan besar di berbagai sektor.
Taufik juga menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati rencana kebijakan dari Pemkot Samarinda. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah, tetapi juga upaya pengendalian banjir yang menjadi salah satu masalah utama di kedua daerah.
“Kami sangat menghormati rencana kebijakan dari Pemkot Samarinda. Tak hanya sekolah, salah satu rencananya juga termasuk pengendalian banjir,” jelasnya.
Pengendalian banjir dianggap penting karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal akses ke fasilitas pendidikan.
Lebih lanjut, Taufik mengakui bahwa Pemkab Kukar memiliki beberapa keterbatasan dalam mempercepat proses yang diperlukan untuk merealisasikan kerja sama ini.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Pemkab Kukar tetap inisiatif dalam penyediaan lahan dan organisasi kelembagaan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), ada beberapa proses yang tidak bisa segera dilakukan.
“Kami tetap inisiatif dalam penyediaan lahan, organisasi kelembagaan melalui OPD, kemudian SDM yang ada di lembaga. Jadi ada beberapa upaya yang kita lakukan,” kata Taufik.
Taufik menambahkan bahwa dalam perkembangan terakhir, Pemkab Kukar perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dan dipertimbangkan dengan matang.
Ia meminta agar keputusan dapat dibahas secara internal di Kukar sebelum mengambil langkah selanjutnya untuk memastikan tidak ada pengingkaran dalam kerja sama ini.
“Kami ingin dari pihak Kukar membahasnya terlebih dahulu secara internal, karena harus dipertimbangkan dengan matang sehingga terkait kerja sama ini tidak mengarah kepada pengingkaran,” bebernya.
Perjanjian kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama antara Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemkot Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, Taufik menekankan bahwa kebijakan ini akan diupayakan dan dipertimbangkan secara hati-hati. Dalam jangka panjang, diharapkan kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.
“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan yang lebih terstruktur dan efektif, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Taufik. (Ehd)
