Terkiniku.com, Samarinda – Program UKT GratisPol kembali menjadi sorotan. Kali ini, penyaluran bantuan bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kalimantan Timur belum berjalan mulus, meski alokasi anggaran telah disahkan dalam APBD. Kendala administratif di sejumlah kampus membuat pencairan dana tertahan.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menegaskan mahasiswa seharusnya tidak menanggung dampak dari persoalan teknis yang terjadi di tingkat institusi pendidikan.
“Untuk perguruan tinggi negeri penyaluran sudah berjalan. Tapi di PTS masih terhambat, ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antar mahasiswa,” kata Agusriansyah.
Ia menjelaskan, hambatan utama muncul akibat persoalan administrasi kampus, mulai dari rekening institusi yang tidak aktif hingga data keuangan yang belum diperbarui. Akibatnya, seluruh PTS yang tercantum dalam satu surat keputusan (SK) ikut tertahan, meski sebagian kampus sebenarnya sudah memenuhi persyaratan.
Menurut Agusriansyah, pola penyaluran kolektif semacam itu perlu dievaluasi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan skema pencairan yang lebih fleksibel agar kampus yang siap tidak ikut terseret masalah administrasi pihak lain.
“Pencairan seharusnya bisa dilakukan bertahap. Jangan menjadikan kesiapan semua kampus sebagai satu-satunya syarat,” ujarnya.
Ia menilai ketergantungan pada kesiapan administratif secara menyeluruh justru berisiko merugikan mahasiswa. Dalam kondisi ini, mahasiswa menjadi pihak yang paling terdampak, padahal mereka tidak memiliki kendali atas urusan internal kampus.
Agusriansyah menegaskan, tujuan utama UKT GratisPol adalah memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur tanpa hambatan biaya. Karena itu, persoalan teknis tidak seharusnya menghalangi realisasi manfaat program tersebut.
“Spirit GratisPol adalah memastikan mahasiswa bisa menyelesaikan studi. Masalah administrasi jangan sampai mengorbankan hak mereka,” tegasnya.
(Fan/Adv DPRD Kaltim)
