Terkiniku.com, Samarinda – Inspeksi mendadak kembali dilakukan di Samarinda terkait masalah pengelolaan parkir, yang sebelumnya ditemukan memiliki potensi penyimpangan dan dianggap merugikan pendapatan daerah serta tidak transparan.
Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan Jalan Panglima Batur dan Jalan KH Khalid, Senin (13/01/2025).
Andi Harun menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki tata kelola parkir meskipun banyak pihak menilai langkah ini terlambat.
“Walaupun terlambat, tidak ada istilah menyerah untuk memperbaiki tata kelola perparkiran kita, kami juga membaca suara publik di media sosial, kenapa baru ditata sekarang, kami sudah berkali-kali mencoba, tapi ini melibatkan banyak pihak, termasuk adanya praktik premanisme dalam bidang perparkiran,” terang Andi Harun.
Dalam sidaknya, Andi Harun juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem pembagian hasil parkir yang saat ini mengacu pada aturan lama yang memberikan porsi 70 persen kepada juru parkir dan hanya 30 persen untuk pemerintah.
“Soal pembagian 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk pemerintah, menurut saya itu tidak fair, apalagi dasar pembagian ini menggunakan aturan lama yang tidak pernah diperbarui,” ujarnya.
Selain menyoroti pembagian hasil, ia juga mengkritik adanya kesan pembiaran terhadap sistem yang tidak transparan yang dapat merugikan pendapatan daerah.
“Tapi bukan itu saja, karena ada kesan pembiaran terhadap sistem yang tidak transparan ini, sistem yang terbukti secara faktual merugikan pemasukan daerah kesannya dipertahankan tidak ada upaya evaluasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu melibatkan Kejaksaan Negeri Samarinda jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam tata kelola parkir.
“Masyarakat mohon bersabar, karena ada prosedur yang harus kita lalui agar bisa menemukan di mana letak permasalahannya dan sistem apa yang perlu dibangun untuk memperbaikinya,” pungkasnya.
