TERKINIKU.COM Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 terdapat tiga strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu : pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.
Hal ini ditanggapi Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sani Bin Husain, ia berpandangan bahwasanya permasalahan kemiskinan tidak akan pernah dapat benar-benar hilang atau dientaskan.
Seluruh kabupaten/kota pun berupaya mencapai zero atau nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir tahun ini, namun tidak ada jaminan bahwa kemiskinan dapat dihapuskan sepenuhnya.
“Walaupun tidak ada jaminan akan ini. Saya memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk mencapai target tersebut,” ujar Sani, belum lama ini.
Kota Samarinda, lanjutnya, tidak hanya tergantung sendiri, sebab masih bergantung dengan provinsi dan nasional. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan kebijakan nasional yang berkolerasi dan berhubungan, dalam artian dapat membantu pengurangan angka kemiskinan ekstrem.
Terdapat beberapa kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan ekstrem itu, diantaranya dipaparkan Sani adalah penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga penciptaan lapangan kerja yang terbuka tanpa persyaratan yang sulit.
“Tapi saya masih ragu akan kemungkinan mencapai target zero persen kemiskinan ekstrem pada akhir tahun ini, terutama mengingat kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini,” ucapnya.
Atas seluruh paparannya akan keraguan terhadap zero persen kemiskinan ekstrem tersebut, ia menegaskan bahwa dirinya masih akan terus optimis bahwa hal itu dapat benar-benar dikurangi secara perlahan.
“Jika seseorang tidak memiliki penghasilan tetap, sementara mereka masih harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, maka wajar jika mereka dikategorikan sebagai miskin ekstrem,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara data lapangan dan data pusat terkait kemiskinan ekstrem. Data mengenai objek kemiskinan ekstrem harus diperlakukan dengan lebih teliti.
“Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh faktor individu seperti kemalasan bekerja, aktivitas judi, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkotika,” tutup Sani. (Ehd)
