TERKINIKU.COM Sejumlah proyek pembangunan di Kota Samarinda, mendapatkan sorotan oleh Samri Shaputra, Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, sebab tidak tuntas sesuai target, yakni akhir tahun 2023.
Dijabarkan Shamri, proyek pembangunan itu seperti, revitalisasi Pasar Pagi, GOR Segiri, pembangunan terowongan, dan Teras Samarinda. Proyek-proyek itu belum mencapai target penyelesaian yang seharusnya selesai pada akhir 2023. Termasuk juga, pembangunan Pasar Pagi, yang masih menghadapi masalah dengan 48 pemilik ruko yang memiliki sertifikat hak milik di Jalan Mas Tumenggung.
“Pembangunan harus direncanakan dengan lebih matang, termasuk mempertimbangkan dampak sosialnya,” ujar Shamri.
Ia kemudian menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam merencanakan pembangunan, yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik namun juga dampak sosialnya. Menurutnya, terlalu banyak fokus pada penyelesaian masalah sosial yang muncul akibat proyek pembangunan dapat menghabiskan waktu dan energi yang berharga.
Meskipun memahami urgensi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk menyelesaikan proyek sebelum masa jabatannya berakhir, Samri menunjukkan keprihatinannya terhadap beberapa proyek yang terkesan dipaksakan dan dikhawatirkan akan menghasilkan kualitas akhir yang kurang memuaskan karena terburu-buru.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian masalah sosial dan dampak lainnya yang mungkin timbul terlebih dahulu sebelum melanjutkan proyek pembangunan.
“Ini penting untuk menghindari gangguan pada pekerjaan kontraktor dan mencegah timbulnya masalah baru di kemudian hari,” ucapnya.
Meski demikian, Samri tetap mendukung seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki infrastruktur kota.
“Setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan kesulitan tambahan yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Akhir kata, Samri menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara kecepatan penyelesaian proyek dan kualitas hasil akhirnya, serta kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan kontraktor dalam menangani masalah sosial yang terkait dengan pembangunan. (Ehd)
