TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim), menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menyediakan akses internet di wilayah yang luas seperti Pulau Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam perannya sebagai moderator dalam Jumpa Pers di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim pada Rabu (3/4/24), Faisal mengakui bahwa Kaltim memiliki wilayah yang hampir setara dengan Pulau Jawa, sehingga titik buta atau blind spot terkait internet masih cukup signifikan.
“Hampir sama Kaltim ini luasnya dengan pulau Jawa, blind spot kita masih cukup banyak,” ungkap Faisal, kepada awak media.
Ia kemudian menyoroti tantangan geografis yang dihadapi dalam menyediakan konektivitas internet yang merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, daerah yang paling sulit dijangkau oleh Diskominfo Kaltim, ialah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Ia menjelaskan bahwa masalah infrastruktur, seperti kabel yang terganggu akibat gangguan hewan atau ditabrak oleh kendaraan besar, jadi penyebab yang seringkali terjadi.
“Itu faktor-faktor yang memperumit upaya menyediakan akses internet yang stabil di wilayah-wilayah tersebut,” ucapnya.
Selain itu, Faisal juga membahas mengenai literasi digital di Kaltim, yang saat ini berada pada tingkat 3 secara nasional.
Dalam upaya meningkatkan literasi digital, Diskominfo Kaltim selalu memprioritaskan empat pilar penting, yaitu Skill, Security Digital, Etika Digital, dan Budaya Digital, sebagai landasan bagi masyarakat dalam menggunakan internet dengan bijak dan aman.
“Kita tingkat 3 secara nasional, ada 4 pilar yang selalu ditekankan, yaitu skill, security digital, etika digital, dan budaya digital,” paparnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), Faisal juga mengangkat isu penting terkait kewenangan telekomunikasi di daerah yang dicabut, yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh Diskominfo di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut seharusnya diambil oleh pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi masyarakat setempat.
“Itu permasalahan kami dan selalu dibahas rapat. Seharusnya kan itu dari daerah saja, kita lebih tahu kondisi masyarakat kita,” tutup Faisal. (Ehd)
