TERKINIKU.COM, SAMARINDA – Pembangunan terowongan yang menghubungkan Jalan Kakap dengan Jalan Sultan Alimuddin, yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, tak dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan berisiko terjadi longsor.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, proyek ambisius ini terlihat dipaksakan karena belum lengkapnya Amdal, namun proyek tetap berjalan. Ia mengkhawatirkan adanya potensi longsor yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat sekitar.
Untuk itu, DPRD Kota Samarinda telah mengadakan beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas PUPR, kontraktor, dan konsultan terkait proyek terowongan ini. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, terungkap bahwa desain awal terowongan memiliki kekurangan pada dindingnya yang hanya dilapisi rumput tanpa pengaman struktur yang memadai.
“Kekurangan ini bisa berpotensi menyebabkan runtuhnya terowongan karena tidak mampu menahan beban tanah di atasnya,” ujarnya, belum lama ini.
Lanjutnya, hal ini sangat mungkin terjadi, terutama setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan bahwa lokasi proyek rawan longsor.
Jaya menekankan pentingnya untuk menghentikan sementara proyek ini dan menyelesaikan dokumen Amdal terlebih dahulu. Ia juga meminta agar desain terowongan dikaji ulang dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Proyek ini, lanjutnya, harus dihentikan sementara untuk menyelesaikan Amdal-nya. Pemkot Samarinda tidak boleh mengambil risiko dengan melanjutkan proyek ini tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Kita tidak ingin proyek ini menjadi contoh negatif yang membahayakan warga,” tegasnya.
Di samping kekhawatiran terkait Amdal dan potensi longsor, proyek terowongan ini juga menuai kritik karena mengalami pembengkakan anggaran yang signifikan. Biaya proyek yang semula dianggarkan sebesar Rp 365 miliar kini melonjak dengan persentase yang sangat tinggi.
DPRD Kota Samarinda menuntut agar Pemerintah Kota Samarinda menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai alasan dari kenaikan anggaran yang mencolok ini.
“Alasan di balik pembengkakan anggaran yang fantastis ini berhak diketahui masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan proyek publik seperti ini,” tutup Jaya. (Ehd)
